Javas Corner - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, menonaktifkan sebanyak 130.000 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Kebijakan ini menuai protes dari masyarakat karena dinilai mengancam akses warga kurang mampu terhadap layanan kesehatan.
Warga yang terdampak kebijakan tersebut menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Purwokerto, Jumat (9/10/2026). Mereka meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai keberlanjutan program jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan bahwa penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS PBI berkaitan dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan. Menurut Nungky, penurunan pendapatan asli daerah atau PAD dalam perubahan APBD 2026 serta pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan Pemkab Banyumas dalam membiayai program tersebut.
"Kemampuan fiskal kita, di mana pendapatan asli daerah menurun di perubahan APBD ini. Dan adanya juga pengurangan fiskal dari pemerintah pusat, itu yang sangat berpengaruh," kata Nungky seusai audiensi dengan demonstran, dikutip dari TribunBanyumas.com melalui Lambeturah.
Selain keterbatasan anggaran, Pemkab Banyumas juga melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat program Universal Health Coverage atau UHC. Nungky menilai kepesertaan BPJS PBI sebelumnya terlalu terbuka sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa program tersebut pada awalnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan tetapi tidak mampu membayar biaya pengobatan secara mandiri.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya peserta yang dinilai mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, tetapi menghentikan kepesertaannya setelah mendapatkan manfaat dari program PBI. "Namun, dari hasil evaluasi, mereka yang tergolong mampu ikut BPJS mandiri menghentikan," ujarnya.
Penonaktifan BPJS PBI berdampak langsung terhadap warga yang masih membutuhkan layanan kesehatan. Salah satunya Rohayati, warga Langgonsari, Kabupaten Banyumas, yang baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya tidak aktif ketika suaminya membutuhkan pengobatan. Suami Rohayati menderita penyakit saraf dan harus menjalani rawat jalan. Situasi semakin sulit karena sang suami baru mengalami kecelakaan dan belum bisa kembali bekerja.
Rohayati mengaku telah berusaha mengurus persoalan kepesertaan tersebut dengan mendatangi Mal Pelayanan Publik atau MPP dan Dinas Kesehatan atau Dinkes. Namun, setelah mengurus sejumlah dokumen, ia kembali diarahkan ke Dinas Sosial atau Dinsos. Proses tersebut menambah beban keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan pengobatan, sementara kondisi ekonomi mereka belum memungkinkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
"Kami rakyat kecil, Pak. Buat BPJS enggak bisa bayar. Suami saya yang kepala rumah tangga belum bisa kerja," ungkap Rohayati.
Ia mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif sejak Oktober. Jika harus menggunakan layanan kesehatan dengan biaya umum, ia mengaku perlu mengeluarkan sekitar Rp900 ribu untuk sekali pemeriksaan.
Keluhan serupa disampaikan Sofyan, warga yang membutuhkan jaminan kesehatan untuk pengobatan istrinya yang menderita kanker payudara. Sofyan mengaku kebingungan setelah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dimilikinya tidak lagi aktif. Padahal, istrinya masih membutuhkan perawatan medis. Ia menyebut pada akhir September lalu istrinya masih dapat menjalani perawatan di ruang intensive care unit atau ICU. Namun, memasuki awal Oktober, kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut tidak aktif.
Dalam aksi tersebut, warga terdampak menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemkab Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan penyesuaian kepesertaan tidak membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tuntutan tersebut meliputi komitmen Bupati Banyumas terkait jaminan kesehatan, kepastian program UHC, jaminan pelayanan tanpa hambatan administrasi, mekanisme pembiayaan yang jelas, pengawasan oleh DPRD, hingga penjelasan terbuka mengenai kebijakan dan evaluasi kepesertaan.
Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai status kepesertaan mereka dan menyiapkan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, warga menegaskan bahwa keberlanjutan akses terhadap pelayanan kesehatan tetap menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi keluarga kurang mampu dan pasien yang memerlukan pengobatan rutin.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebijakan fiskal di daerah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan bisa mencari solusi yang adil, sehingga penyesuaian anggaran tidak mengorbankan hak dasar warga atas layanan kesehatan.
#BPJSPBI #Banyumas #Kesehatan #APBD #UHC #Demonstrasi #JaminanKesehatan #BeritaNasional #Sosial #JavasCorner
