JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggaran tahun 2026 dipangkas dari rencana awal Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Alih-alih mengejar penambahan dapur baru secara masif, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran manfaat ke wilayah-wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi. Keputusan ini diambil di tengah tekanan fiskal dan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN.
- Latar Belakang Pemangkasan Anggaran
- Strategi Baru BGN
- Dampak dan Tantangan Program MBG
- Pendanaan Alternatif dari Swasta
Latar Belakang Pemangkasan Anggaran
Pemerintah memangkas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun. Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengumumkan perubahan strategi ini sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dadan sebelumnya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.
Program MBG merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran setidaknya US$15 miliar untuk menyediakan makanan gratis bagi sekitar 83 juta anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Namun sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini terus menjadi sorotan karena memicu kekhawatiran investor terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara.
Strategi Baru BGN
Nanik menegaskan, fokus utama BGN saat ini bukan mengejar target ambisius menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan dapur-dapur yang sudah beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Selain itu, BGN akan memprioritaskan anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
"Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," tegas Nanik. Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. BGN juga akan melakukan pemetaan untuk menentukan daerah yang sudah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pengajuan dapur baru dapat dibatasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan kebutuhan belanja negara di tengah tekanan fiskal yang semakin besar.
Data Dapur MBG
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Dapur beroperasi | 27.000+ |
| Target penerima awal 2026 | 83 juta |
| Anggaran awal 2026 | Rp 335 triliun |
| Anggaran setelah pemangkasan | Rp 268 triliun |
Data menunjukkan penurunan anggaran sebesar Rp 67 triliun dari rencana awal. Jumlah dapur yang sudah beroperasi mencapai lebih dari 27.000 unit, namun target penerima manfaat belum tercapai.
Dampak dan Tantangan Program MBG
Sejak diluncurkan, program MBG diwarnai sejumlah persoalan tata kelola. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan kepala BGN menjadi pukulan terbaru bagi program unggulan tersebut. Di saat yang sama, sejumlah insiden keracunan makanan turut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang terkait dengan program MBG hingga April 2026. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan dan pengawasan keamanan pangan.
Pendanaan Alternatif dari Swasta
Untuk mendukung keberlanjutan program, BGN membuka peluang pendanaan alternatif dari sektor swasta, termasuk melalui hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN sekaligus melibatkan partisipasi dunia usaha dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.
Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, meskipun anggaran terbatas. Fokus pada daerah terpencil dan kualitas dapur diharapkan mampu menekan angka malnutrisi dan keracunan makanan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo.
