JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026. Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Penyesuaian Layanan MBG
Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," ujar Dadan kepada awak media, Jumat (22/5).
Ia menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujarnya.
Pembatasan Layanan Saat Libur Sekolah
Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.
Anggaran dan Efisiensi
Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).
Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.
"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).
Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.
"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.
Realisasi dan Cakupan
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.
Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran, tanpa mengorbankan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
