Sejarah Perang AS di Timur Tengah
Amerika Serikat memiliki catatan panjang dalam keterlibatan militer di Timur Tengah. Pada tahun 1991, di bawah kepemimpinan Presiden George H.W. Bush, AS terlibat dalam Perang Teluk. Kemudian pada 2003, anaknya George W. Bush memimpin serangan ke Irak yang menandai babak baru dalam konflik regional.
Saat ini, Presiden Donald Trump mengulangi pola serupa dengan menyerang Iran bersama Israel. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pendekatan koalisi internasional yang dibangun oleh pemerintahan Trump dibandingkan dengan pendahulunya.
Dukungan Terbatas dari Sekutu
Berbeda dengan koalisi luas yang dibanggakan Bush pada 1991, sekutu AS sekarang menunjukkan keengganan mendukung aksi militer Trump. Inggris, di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, membatasi penggunaan pangkalan militernya hanya untuk tujuan pertahanan di kawasan Timur Tengah.
Spanyol melalui Perdana Menteri Pedro Sanchez secara tegas menolak mengizinkan pasukan AS menggunakan fasilitas militernya. Sanchez menyatakan konflik ini bukan perang yang menjadi tanggung jawab Spanyol, menciptakan ketegangan diplomatik dengan Washington.
Reaksi Trump terhadap Penolakan Sekutu
Presiden Trump merespons penolakan sekutu dengan kemarahan terbuka. Dia mengecam Starmer dan mengancam akan memutus hubungan dagang dengan Sanchez. Sikap ini memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Trump mengabaikan norma diplomasi internasional.
Kristina Kausch dari German Marshall Fund mengomentari bahwa tindakan AS mengirim pesan bahwa negara itu merasa berada di atas hukum internasional. Persepsi negatif ini semakin diperkuat oleh insiden ancaman Trump terhadap Greenland yang dimiliki Denmark, sekutu NATO.
Pelanggaran Hukum Internasional
Serangan AS dan Israel terhadap Iran dianggap melanggar berbagai aturan internasional. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjadi titik kritis yang memicu eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.
Analis menilai tindakan ini menunjukkan AS semakin mengabaikan sistem hukum internasional. Washington tampak tidak merasa perlu membangun legitimasi global sebelum melakukan aksi militer, sebuah pergeseran signifikan dari praktik diplomasi tradisional.
Dampak terhadap Lembaga Multilateral
Nadia Schadlow, mantan pejabat keamanan nasional AS, menyoroti keterbatasan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah perang. Menurutnya, negara sering bertindak sendiri ketika merasa keamanan nasionalnya terancam, meskipun melanggar norma internasional.
Kebijakan "America First" Trump telah menarik AS dari berbagai lembaga internasional. Pendekatan ini menekankan kepentingan nasional di atas kerjasama global, menciptakan isolasi diplomatik bagi Amerika Serikat.
Keuntungan Strategis bagi China
Konflik AS-Iran berpotensi memberikan keuntungan strategis bagi China. Jacob Stokes dari Center for a New American Security mengungkapkan bahwa perang di Timur Tengah dapat menguras persediaan senjata Amerika yang seharusnya disiapkan untuk kemungkinan konflik di Taiwan.
Beijing memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung cara militer AS menjalankan operasi perang modern. Stokes menambahkan bahwa keterlibatan AS dalam konflik panjang di Timur Tengah akan menjadi keuntungan besar bagi strategi geopolitik China.
Dukungan Terbatas dari Negara Lain
Meskipun menghadapi penolakan dari beberapa sekutu utama, Trump masih mendapatkan dukungan terbatas. Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan dukungan terbuka terhadap operasi militer, diikuti oleh Argentina dan Paraguay.
Kanada di bawah Perdana Menteri Mark Carney mendukung upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir namun menyerukan deeskalasi konflik. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron secara tegas menyatakan serangan tersebut melanggar hukum internasional.
Konflik ini mengarah pada isolasi AS dan hilangnya kekuatan lunak negara tersebut di panggung global. Dukungan yang terfragmentasi dari sekutu tradisional menunjukkan perubahan dinamika aliansi internasional di era kepemimpinan Trump.
