JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara mereka oleh militer AS, yang sebelumnya diberlakukan setelah operasi pembukaan Selat Hormuz dimulai. Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi dimulainya kembali misi pengawalan kapal dagang di jalur strategis tersebut dalam beberapa hari ke depan, demikian dilaporkan The Wall Street Journal pada Kamis (7/5/2026) dengan mengutip pejabat AS dan Saudi.
- Latar Belakang
- Proyek Freedom Dihentikan Sementara
- Iran Belum Tanggapi Proposal Damai
- Krisis Kapal Terjebak di Teluk
- AS Jatuhkan Sanksi ke Pejabat Minyak Irak
Latar Belakang
Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, telah diblokir hampir seluruhnya sejak perang AS-Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari 2026. Meskipun gencatan senjata berlaku sejak 8 April, Iran tetap mempertahankan kendali ketat atas selat tersebut. Pada 13 April, AS memberlakukan blokade terhadap pengiriman terkait Iran.
Proyek Freedom Dihentikan Sementara
Militer AS meluncurkan Proyek Freedom pada 3 Mei untuk memulihkan kebebasan navigasi. Namun, kurang dari 48 jam kemudian, Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian misi tersebut dengan alasan "kemajuan besar" dalam perundingan damai yang dimediasi Pakistan dengan Iran. NBC News melaporkan bahwa penghentian itu sebenarnya disebabkan penolakan Arab Saudi mengizinkan pesawat AS menggunakan wilayah udaranya. Riyadh membantah, namun laporan WSJ mengonfirmasi penolakan tersebut.
Pencabutan Pembatasan
Pejabat Saudi mengatakan kepada WSJ bahwa Riyadh dan Kuwait awalnya melarang penggunaan pangkalan dan wilayah udara karena khawatir AS tidak akan melindungi mereka setelah serangan Iran di Teluk. Kini, dengan dicabutnya pembatasan, Washington berupaya melanjutkan Proyek Freedom.
Iran Belum Tanggapi Proposal Damai
Hingga Kamis malam, Iran belum menanggapi proposal terbaru AS yang disampaikan melalui Pakistan. Proposal tersebut, menurut Axios, mencakup moratorium pengayaan nuklir Iran, pengiriman stok uranium diperkaya ke luar negeri, pencabutan beberapa sanksi, dan pembebasan dana beku Iran. Kedua pihak juga akan mencabut pembatasan transit di Selat Hormuz.
Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Channel 12 bahwa Gedung Putih mengharapkan jawaban Teheran pada Jumat, namun akan memberikan tenggat waktu tambahan karena Trump berkunjung ke China pekan depan. Jika tidak ada kesepakatan sebelum Trump kembali, opsi militer akan kembali dipertimbangkan.
Sikap Israel
Channel 12 melaporkan bahwa Israel kurang terkesan dengan proposal tersebut. Seorang pejabat senior Israel menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan satu halaman itu terlalu samar dan akan memberi celah bagi Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan berbicara dengan Trump pada Kamis malam.
Krisis Kapal Terjebak di Teluk
Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB, Arsenio Dominguez, mengatakan pada Kamis bahwa sekitar 1.500 kapal dan 20.000 awak terjebak di Teluk akibat blokade. Iran juga mendirikan Otoritas Selat Teluk Persia yang mengklaim sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang memberikan izin lintas, memungut biaya dari kapal yang melintas.
AS Jatuhkan Sanksi ke Pejabat Minyak Irak
Departemen Keuangan AS pada Kamis menjatuhkan sanksi terhadap Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, dan tiga pemimpin milisi pro-Iran. Mereka dituduh membantu penyelundupan minyak Iran dengan mencampurnya dengan minyak Irak untuk dijual ke pasar global. Sanksi membekukan aset mereka di AS dan melarang transaksi dengan warga AS.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kementerian Perminyakan Irak. Sanksi ini menambah ketegangan di kawasan yang sudah memanas akibat krisis Selat Hormuz.
