JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Bahlil Lahadalia resmi memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 Agustus 2024, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya mulai 21 Agustus 2024. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976 ini menggantikan Arifin Tasrif di kementerian dan Airlangga Hartarto di partai, menandai puncak karier politiknya yang dimulai dari dunia usaha.
Latar Belakang dan Pendidikan
Masa kecil Bahlil diwarnai perjuangan ekonomi. Ia berjualan kue saat SD, menjadi kondektur angkot di bangku SMP, dan beralih menjadi sopir angkot ketika SMA. Setelah lulus dari SMA YAPIS Fakfak, ia melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura.
Lulusan sarjana ekonomi ini sempat bekerja di Sucofindo sebelum memutuskan mendirikan tiga perusahaan: PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses. Aktivitas organisasi sudah melekat sejak kuliah, dengan jabatan Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2001-2003.
Pendidikan Lanjutan
Bahlil meraih gelar Magister Sains bidang Ekonomi dari Universitas Cenderawasih. Pada 2024, ia menyelesaikan program doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, meski gelar tersebut sempat ditangguhkan oleh kampus.
Jejak Karier Politik
Kiprah politik Bahlil mulai mencuat saat menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda untuk tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Penunjukannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 23 Oktober 2019 menjadi pintu masuk ke pemerintahan.
Transformasi ke Kementerian
Ketika BKPM bertransformasi menjadi Kementerian Investasi pada 28 April 2021, Bahlil dilantik sebagai menteri investasi pertama Indonesia. Perjalanan menuju pucuk pimpinan ESDM diawali dengan penunjukkannya sebagai Menteri ESDM ad interim menggantikan Arifin Tasrif yang sakit pada 3 Februari 2022.
Pelantikan definitif sebagai Menteri ESDM ke-19 terjadi pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara. Hanya dua hari berselang, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar menetapkannya sebagai Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Kebijakan Penting
Penataan Izin Tambang
Sebagai Menteri Investasi, Bahlil memimpin Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang melakukan pencabutan izin usaha pertambangan. Dari 5.490 IUP yang terdata, 2.078 izin dicabut karena dianggap tidak berkegiatan.
Kebijakan ini menuai kritik setelah Tempo melaporkan dugaan tebang pilih. PT Meta Mineral Pradana di Sulawesi Tenggara tidak ditutup meski tidak beroperasi sejak 2010, sementara perusahaan lain dicabut izinnya. Kebetulan, pemilik saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul milik Bahlil.
Reformasi Distribusi LPG
Kebijakan kontroversial lain muncul saat Bahlil memimpin ESDM. Pemerintah melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025, membatasi distribusi hanya melalui pangkalan resmi Pertamina.
Kebijakan ini memicu kelangkaan dan antrean panjang. Seorang konsumen berusia 62 tahun dari Tangerang Selatan meninggal dunia setelah membawa dua tabung gas, meski penyebab kematian masih diperdebatkan. Pemerintah akhirnya mengubah kebijakan dengan memperbolehkan pengecer menjadi subpangkalan melalui aplikasi elektronik Pertamina.
Pertambangan Raja Ampat
Izin pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik setelah protes Greenpeace Indonesia. Dari lima perusahaan yang beroperasi, empat izin dicabut kecuali PT Gag Nikel.
Bahlil membela keputusan ini dengan alasan lokasi tambang jauh dari kawasan konservasi Pulau Piaynemo. Ia menyebut 131 hektar dari 263 hektar lahan tambang telah direklamasi, dengan 59 hektar dinilai berhasil. Meski UU melarang pertambangan di pulau kecil, Kementerian ESDM mempertahankan izin karena perusahaan dinilai tidak melanggar AMDAL.
Kontroversi yang Menyertai
Pernyataan Publik
Pada Februari 2023, Bahlil menyatakan etos dan kualitas tenaga kerja Indonesia kurang memadai untuk perusahaan multinasional dalam rapat dengan Komisi VI DPR. Pernyataan ini menuai reaksi beragam, dengan beberapa pihak menilai gaya komunikasinya dekat dengan akar rumput.
Foto Bahlil bersama sebotol wiski Hibiki senilai Rp38,5 juta yang beredar Agustus 2024 menambah daftar kontroversi. Roy Suryo membenarkan keaslian foto tersebut, memicu diskusi tentang gaya hidup pejabat publik.
Sengketa Gelar Doktoral
Gelar doktor Bahlil dari UI sempat ditangguhkan setelah terbit di dua jurnal yang diduga predator. Lebih lanjut, muncul tuduhan plagiarisme ketika pemeriksaan Turnitin menunjukkan similarity 100%.
Penjelasan kemudian datang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tingginya similarity terjadi karena disertasi Bahlil sudah lebih dulu terunggah di repositori Turnitin, bukan karena plagiarisme. UI tetap menjatuhkan sanksi dan meminta revisi disertasi.
Dua promotornya, Chandra Wijaya dan Athor Subroto, menggugat keputusan ini ke PTUN Jakarta. Gugatan Athor dikabulkan seluruhnya pada 1 Oktober 2025, sementara gugatan Chandra hanya diterima sebagian.
Perjalanan Bahlil Lahadalia dari sopir angkot ke puncak kekuasaan politik mencerminkan dinamika kepemimpinan Indonesia kontemporer. Dengan dua jabatan strategis di tangannya, kebijakan-kebijakan yang diambilnya akan terus menentukan arah sektor energi dan konstelasi politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
