JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait keluhan Kamar Dagang China (Kadin China) yang dilayangkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Keluhan tersebut menyoroti sejumlah kebijakan di sektor pertambangan, termasuk penyesuaian royalti dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai memberatkan investor China.
Kadin China Mengeluh ke Prabowo
Kadin China mengirimkan surat protes kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026). Dalam surat tersebut, mereka menyoroti kenaikan pajak dan pungutan yang terjadi berulang kali, termasuk royalti sumber daya mineral.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang makin intensif disertai ancaman denda besar hingga puluhan juta dolar AS. Hal ini dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan China.
"Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dollar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan," tulis surat tersebut.
Mereka juga menyoroti pemangkasan RKAB yang disebut melebihi 70 persen, dengan total penurunan produksi mencapai 30 juta ton. Hal ini dinilai akan mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja tahan karat.
Bahlil Beri Tanggapan
Menanggapi hal itu, Bahlil mengaku belum menerima surat resmi dari Kadin China. "Belum tahu saya, belum tahu, saya belum dapat suratnya," ujarnya di Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Meski demikian, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pengusaha China maupun Duta Besar China untuk Indonesia. "Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil.
Ia memastikan penyesuaian RKAB tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan berarti bagi pelaku usaha. "Oh, RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah," tegasnya.
Penjelasan soal Royalti
Bahlil juga mengklaim telah memberikan penjelasan kepada Dubes China terkait penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut isi pembicaraan tersebut.
Dampak bagi Investasi China
Kadin China menilai kondisi ini telah secara serius mengganggu operasi bisnis normal dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang. Mereka menyebut perusahaan China telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang," ungkap surat tersebut.
Meski demikian, Bahlil optimistis kebijakan yang diambil tidak akan menghambat investasi. Ia menegaskan pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ke depan, komunikasi antara pemerintah dan investor China diharapkan terus berjalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.
