Nama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mendadak menjadi sorotan publik. Perhatian ini muncul setelah BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) yang isinya meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Langkah berani ini pun memicu beragam reaksi, salah satunya dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.
Pigai dengan tegas menyatakan bahwa tindakan BEM UGM tersebut merupakan bentuk penentangan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, program MBG sejalan dengan tujuan dan harapan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNICEF. Ia menekankan bahwa menyediakan makanan bergizi gratis, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis adalah amanat yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," tegas Pigai. Ia juga mempertanyakan logika di balik permintaan kepada UNICEF untuk menghentikan program yang justru merupakan bagian dari harapan lembaga internasional tersebut. Pigai menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menjalankan program yang sejalan dengan amanat rakyat dan PBB.
Langkah BEM UGM sendiri didasari oleh keprihatinan mendalam atas sebuah tragedi. Surat terbuka yang dikirim pada 6 Februari 2026 itu merupakan respons atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10.000. Bagi BEM UGM, tragedi ini menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, terutama di bidang pendidikan.
Dalam suratnya, BEM UGM menyoroti kesenjangan antara data statistik yang kerap dipamerkan pemerintah dengan realitas pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan. Tiyo Ardianto, dalam surat tersebut, bahkan menyampaikan kritik pedas dengan menyatakan angka-angka pemerintah terasa jauh dari kondisi nyata dan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasinya sendiri. Lebih jauh, mahasiswa juga mempertanyakan prioritas anggaran negara yang dinilai belum berpihak pada penyelesaian persoalan kemanusiaan yang mendesak.
