JAVASCORNER.CO.ID, BEIJING - Pemerintah China mengumumkan serangkaian kebijakan baru untuk meningkatkan hubungan dengan Taiwan pada Minggu (13/4/2026), tepat di hari terakhir kunjungan langka delegasi partai oposisi Kuomintang (KMT). Pengumuman ini muncul setelah pertemuan antara Ketua KMT Cheng Li-wun dengan Presiden Xi Jinping di Beijing.
- 10 Langkah Kebijakan Baru
- Respons Berbeda dari Taiwan
- Pertemuan dengan Xi Jinping
- Latar Belakang Ketegangan
10 Langkah Kebijakan Baru
Kantor Urusan Taiwan (TAO) Beijing merilis daftar 10 langkah konkret yang bertujuan mendorong perkembangan damai hubungan lintas selat. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek pertukaran antara kedua wilayah.
Peningkatan Konektivitas Transportasi
TAO akan mendorong dimulainya kembali program percontohan perjalanan individu ke Taiwan bagi warga Shanghai dan Fujian. Langkah ini diharapkan bisa memulihkan arus wisatawan yang sempat terhambat.
"Dalam potensi peningkatan lebih lanjut, kami akan mengaktifkan kembali penerbangan langsung antara Taiwan dan berbagai kota China," jelas pernyataan resmi yang dikutip kantor berita Xinhua.
Kota-kota yang akan terhubung meliputi:
- Urumqi di Xinjiang
- Xi'an di Shaanxi
- Harbin di Heilongjiang
- Kunming di Yunnan
- Lanzhou di Gansu
Ekspansi Pertukaran Budaya
China juga akan mengizinkan impor konten hiburan dari Taiwan dengan syarat tertentu. Drama, dokumenter, dan animasi Taiwan bisa masuk ke pasar China asalkan memenuhi standar kualitas dan orientasi yang ditetapkan Beijing.
"Konten harus berorientasi dengan benar, bermanfaat, dan berkualitas tinggi," tegas pernyataan Xinhua. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya memperluas pengaruh budaya China sekaligus membuka peluang ekonomi bagi produsen konten Taiwan.
Respons Berbeda dari Taiwan
Reaksi terhadap pengumuman China ini terbelah di Taiwan. Partai KMT menyambut positif langkah-langkah tersebut, sementara pemerintah Taiwan yang dikuasai Partai Progresif Demokratik (DPP) bersikap skeptis.
Dukungan dari KMT
Wakil Ketua KMT Chang Jung-kung menyatakan langkah-langkah tersebut "sangat disambut baik" dan sesuai dengan harapan berbagai sektor di Taiwan. "Ini merupakan dorongan signifikan bagi perkembangan damai hubungan lintas selat," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Chang menekankan bahwa kebijakan baru ini bisa membuka peluang ekonomi dan memperbaiki komunikasi antara kedua pihak setelah tahun-tahun ketegangan.
Kritik dari Pemerintah Taiwan
Juru bicara kepresidenan Taiwan Karen Kuo memberikan respons yang lebih berhati-hati. Menurutnya, sebagian besar langkah yang diumumkan China "telah lama mengalami pembukaan dan penutupan yang terputus-putus".
"Seperti di masa lalu, China sekali lagi gagal mengikuti saluran yang ada untuk bernegosiasi dengan pemerintah kami," kritik Kuo. Ia mempertanyakan apakah China akan menggunakan kebijakan ini sebagai alat "pemaksaan ekonomi" seperti yang terjadi sebelumnya.
Kuo juga mencatat bahwa banyak kebijakan tersebut tidak mengikuti mekanisme pasar atau norma internasional yang berlaku.
Pertemuan dengan Xi Jinping
Pengumuman kebijakan baru ini datang dua hari setelah pertemuan bersejarah antara Cheng Li-wun dengan Presiden Xi Jinping di Beijing. Pertemuan ini menjadi kunjungan pertama pemimpin partai Taiwan ke China dalam satu dekade terakhir.
Pesan Persatuan dari Xi
Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menegaskan bahwa "tren umum warga negara di kedua sisi Selat yang semakin dekat, semakin mendekat, dan menjadi bersatu tidak akan berubah". Presiden China ini menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan hubungan damai dengan Taiwan.
Xi juga menekankan pentingnya generasi muda dalam menjaga stabilitas kawasan. "Kita harus menghindari perang dengan menentang kemerdekaan Taiwan," pesannya kepada delegasi KMT.
Ekspektasi Cheng Li-wun
Cheng Li-wun menggemakan sentimen Xi dalam konferensi pers setelah pertemuan. Ketua KMT ini menyerukan semua pihak untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik bersenjata.
"Kunjungan ini bertujuan membangun jembatan komunikasi yang lebih baik," jelas Cheng. Namun, kunjungannya ke China menuai kritik di Taiwan, di mana beberapa pihak menuduhnya terlalu pro-Beijing.
Latar Belakang Ketegangan
Hubungan China-Taiwan mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan meningkat setelah kemenangan DPP dalam pemilihan presiden Taiwan tahun 2016.
Pembekuan Komunikasi
Beijing memutus kontak tingkat tinggi dengan Taiwan setelah DPP yang menolak klaim kedaulatan China atas pulau tersebut berkuasa. Selama delapan tahun terakhir, komunikasi resmi antara kedua pihak hampir tidak ada.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bersumpah akan menyatukannya kembali, dengan kekuatan jika diperlukan. Posisi ini ditolak keras oleh pemerintah Taiwan yang berkuasa saat ini.
Tekanan Militer China
Dalam beberapa tahun terakhir, China meningkatkan tekanan militer di sekitar Taiwan. Beijing secara rutin mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke wilayah dekat Taiwan, serta menggelar latihan militer skala besar.
Aktivitas militer ini menimbulkan kekhawatiran di kawasan dan mendapat perhatian internasional. Amerika Serikat, meski mengakui kebijakan Satu China, tetap menjual senjata ke Taiwan dan menyatakan komitmennya untuk membantu pertahanan pulau tersebut.
Signifikansi Kebijakan Baru
Kebijakan 10 langkah yang diumumkan China dianggap sebagai upaya merenggangkan ketegangan tanpa mengubah posisi fundamental Beijing mengenai kedaulatan. Para analis melihat ini sebagai pendekatan yang lebih lunak dibanding tekanan militer yang selama ini diterapkan.
Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dibuktikan. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah-langkah ini benar-benar akan diimplementasikan secara konsisten, atau hanya menjadi alat politik sementara.
Perkembangan hubungan China-Taiwan akan terus dipantau oleh komunitas internasional. Stabilitas Selat Taiwan memiliki implikasi penting bagi keamanan regional dan ekonomi global, mengingat posisi strategis Taiwan dalam rantai pasok teknologi dunia.
