Javas Corner - Aksi demonstrasi terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kilogram di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, berujung ricuh.
Kericuhan terjadi saat massa Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau GEMPAR berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Sulsel untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan pasokan BBM dan LPG. Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 15.52 WITA.
Massa yang terdiri dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan Universitas Indonesia Timur awalnya melakukan aksi di depan gedung DPRD Sulsel. Namun, situasi memanas ketika massa berupaya menerobos pintu utama gedung. Petugas keamanan gabungan bersama Satpol PP membentuk barikade untuk menghalau massa.
Dorongan dari kedua pihak kemudian semakin kuat hingga terjadi aksi saling dorong di depan pintu masuk gedung. Dalam situasi tersebut, staf pribadi Ketua DPRD Sulsel, Nandar, ikut membantu petugas menghadang massa. Ketegangan kemudian berkembang menjadi aksi adu jotos antara staf Ketua DPRD Sulsel dan salah seorang demonstran. Sejumlah petugas langsung berupaya memisahkan kedua pihak dan mengendalikan situasi.
Aksi GEMPAR tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan pasokan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Massa ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Sulsel serta Wakil Gubernur Sulsel untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temukan di lapangan, termasuk antrean dan kesulitan mendapatkan BBM.
Di tengah kericuhan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu sempat hendak menemui massa. Namun, karena situasi di sekitar pintu utama memanas, dirinya kembali diarahkan masuk ke dalam gedung demi keamanan.
Setelah kondisi mulai terkendali, Cicu kembali menemui mahasiswa dan meminta agar aspirasi disampaikan melalui jalur dialog serta dilakukan secara tertib.
"Wakil rakyat di sini banyak, adik-adik, dan siap menerima adik-adik kapan pun," ujar Cicu dalam pernyataannya kepada massa.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina juga menyatakan pihaknya siap mengawal aspirasi masyarakat mengenai persoalan BBM dan LPG. Ia meminta masyarakat melaporkan apabila masih menemukan antrean panjang ataupun kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram di wilayah Makassar.
DPRD Sulsel juga menyampaikan bahwa persoalan pasokan energi tersebut perlu ditangani melalui koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Sementara itu, Cicu menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah menyurati BPH Migas untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. Permintaan tambahan pasokan LPG 3 kilogram juga telah disampaikan kepada Kementerian ESDM.
Menurut Cicu, kewenangan penambahan kuota BBM berada di pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Sulsel menunggu tindak lanjut atas permintaan tambahan pasokan tersebut.
Persoalan kelangkaan BBM di Sulsel juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kepolisian sebelumnya mengungkap sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Dalam pengungkapan kasus sepanjang Agustus hingga September 2026, Polda Sulsel disebut menyita 18.905 liter BBM subsidi dari 10 kasus. Barang bukti tersebut terdiri atas 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite.
Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk kemungkinan adanya penimbunan dan penyaluran kepada pihak tertentu.
Kericuhan dalam aksi demonstrasi di DPRD Sulsel akhirnya dapat diredam setelah petugas memisahkan pihak-pihak yang terlibat. Aspirasi mahasiswa kemudian diarahkan untuk disampaikan melalui dialog dengan pihak DPRD.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi masyarakat dan mahasiswa yang menyoroti persoalan ketersediaan BBM serta LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera mencari solusi agar kelangkaan tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat banyak.
#Demo #BBM #LPG #DPRDSulsel #Makassar #GEMPAR #KelangkaanBBM #Mahasiswa #SulawesiSelatan #BeritaViral
