Javas Corner - Komisi I DPR RI meminta kasus dugaan praktik judi online atau judol yang ditemukan di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Penanganan perkara tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengusutan secara terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Komisi I DPR RI memandang kasus ini harus ditangani secara transparan, akuntabel, dan tuntas agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat," kata Dave, Minggu (11/10/2026) seperti dikutip dari Lambeturah.
Dalam kasus tersebut, sebanyak 12 orang telah diamankan. Mereka terdiri atas 11 warga sipil dan seorang perwira militer berpangkat letnan kolonel. Dave menilai apabila ditemukan adanya pelanggaran, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kehormatan institusi TNI.
Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum prajurit harus ditangani melalui mekanisme hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan militer. Menurut Dave, kasus ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan internal serta pembinaan personel. Ia menilai penguatan integritas, profesionalisme, dan tata kelola organisasi menjadi hal penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, mendukung langkah TNI dalam menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. DPR berharap proses hukum dapat berjalan sesuai aturan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara tetap terjaga.
Kasus dugaan markas judi online di rumah dinas TNI tersebut terungkap setelah warga di kompleks KPAD Cijantung mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di salah satu rumah pada Minggu (4/10/2026). Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menjelaskan bahwa rumah tersebut berada di kompleks perumahan yang dihuni oleh prajurit aktif maupun pensiunan TNI.
Setelah menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan tersebut, personel terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan sejumlah orang serta barang bukti. Dalam penindakan awal, aparat mengamankan 11 warga sipil yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online di lokasi tersebut. Selain itu, petugas menyita 32 unit komputer yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.
TNI juga telah menahan seorang prajurit yang merupakan penghuni asli rumah dinas tersebut. Prajurit itu diduga menyewakan rumah dinas kepada pihak sipil untuk digunakan sebagai lokasi aktivitas yang tengah diselidiki. Maruli menegaskan bahwa tindakan terhadap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan dugaan praktik judi online di lingkungan rumah dinas militer menjadi perhatian karena fasilitas tersebut seharusnya digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung kebutuhan kedinasan prajurit. DPR berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada orang-orang yang berada di lokasi, tetapi juga mampu mengungkap secara jelas bagaimana tempat tersebut dapat digunakan untuk aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian online.
Melalui pengusutan yang menyeluruh, setiap fakta diharapkan dapat terungkap dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum. Transparansi dalam penanganan perkara ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan akuntabilitas, menjaga profesionalisme prajurit, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap TNI.
#Judol #TNI #DPR #Cijantung #RumahDinas #JudiOnline #KSAD #BeritaNasional #Hukum #JavasCorner
