JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat telegram Siaga 1 tidak relevan dalam merespons eskalasi konflik Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Senin (9/3/2026) menanggapi perang AS-Israel versus Iran yang mengandalkan teknologi canggih seperti drone dan peluru kendali.
Kritik DPR terhadap Siaga 1
Hasanuddin menyebut ada ketidaksesuaian antara alasan pemberlakuan status siaga dengan realitas di lapangan. "Tidak klopnya begini. Di atas itu kan disebutkan bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan karena adanya perang Iran vs Amerika-Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga 1," ujarnya.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, penempatan pasukan konvensional untuk patroli darat menjadi tidak relevan. Perang di Timur Tengah saat ini tidak mengandalkan pasukan sebagai ujung tombak utama.
Realitas Perang Modern
Hasanuddin menekankan karakteristik konflik terkini yang lebih mengutamakan teknologi. "Deployed-nya, penggunaan pasukannya kalau kita lihat berdasarkan kenyataan perang itu menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara," jelasnya.
Ia mempertanyakan efektivitas penempatan satuan biasa di gang-gang ketika ancaman berasal dari sistem persenjataan canggih. Pandangan ini muncul menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dengan koalisi AS-Israel.
Respons Resmi TNI
Sebelumnya, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengonfirmasi instruksi Panglima TNI mengenai status Siaga 1 bagi seluruh pasukan. Kebijakan ini diambil Minggu (8/3/2026) sebagai respons terhadap dinamika konflik Timur Tengah.
Aulia menyatakan langkah tersebut juga berdasarkan evaluasi situasi keamanan dalam negeri. "Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," tegasnya.
Konteks Keamanan Nasional
Status Siaga 1 mengaktifkan kesiapan maksimal seluruh komponen TNI. Instruksi ini berlaku di tengah memanasnya konflik regional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas global.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus memantau perkembangan situasi. Langkah antisipatif diambil meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.
Debat publik mengenai kesiapan militer menghadapi ancaman modern diperkirakan akan terus berlanjut. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mempercayai mekanisme keamanan nasional yang sudah berjalan.
