JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyetujui rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer. Keputusan ini diambil dalam rapat dengan Komisi IX, di mana Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan niat tersebut.
- Latar Belakang Hibah Motor Listrik BGN
- Kritik Terhadap Proses Pengadaan
- Dukungan DPR dan Harapan ke Depan
Latar Belakang Hibah Motor Listrik BGN
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengadakan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, setelah evaluasi, muncul rencana untuk mengalihkan aset tersebut kepada guru honorer agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan gagasan ini dalam rapat dengan Komisi IX DPR. Menurutnya, hibah ini merupakan bentuk optimalisasi aset negara yang sudah dibeli dengan anggaran publik.
Kritik Terhadap Proses Pengadaan
Yahya Zaini menyoroti proses pengadaan motor listrik yang dinilai tidak profesional. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai.
"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," ujar Yahya dalam pernyataannya.
Meski demikian, ia tetap mendukung langkah BGN untuk menghibahkan motor tersebut, karena lebih baik daripada aset menganggur.
Dukungan DPR dan Harapan ke Depan
Yahya Zaini menegaskan bahwa dirinya setuju dengan rencana hibah tersebut. Ia berharap guru honorer yang menerima motor listrik dapat memanfaatkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama dalam mobilitas ke sekolah.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ucapnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar aset negara tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya para tenaga pendidik honorer yang selama ini sering menghadapi keterbatasan transportasi.
Ke depannya, DPR akan mengawal proses hibah ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Yahya juga mendorong BGN untuk lebih selektif dalam memilih mitra pengadaan di masa mendatang, demi menghindari potensi kerugian negara.
