Javas Corner - Pemerintah berencana menyiapkan pulau sebagai lokasi rehabilitasi bagi narapidana narkotika yang dilengkapi fasilitas keterampilan budidaya buaya dan babi. Gagasan tersebut muncul di tengah upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan.
"Ya kita memilih pulau-pulau yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Banyak kita pulau yang kadang-kadang luasnya sampai 700 hektar tidak ada manusianya, malah buaya tinggal di situ," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai rapat tingkat menteri di kantornya, Jakarta, Jumat (7/10/2026) seperti dikutip dari Kompas.com.
Yusril menilai rehabilitasi korban narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penanganan medis. Proses tersebut juga perlu mencakup pembinaan mental, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
"Tapi, jangan pula ditafsirkan taruh di situ supaya ditelan buaya. Buayanya nanti diusir atau barangkali dikandangkan di situ supaya mereka beternak buaya. Karena kulit buaya itu kan harganya mahal sekali untuk dunia bisnis," ujar dia.
"Daripada buayanya makanin orang, lebih baik kulit buayanya diproses untuk menjadi bahan tas yang branded yang mahal. Kalau babi kan, kalau buaya makan babi kan halal hukumnya begitu," sambung dia.
Yusril juga mengatakan bahwa upaya pemisahan narapidana narkotika ini akan melibatkan TNI-Polri. Menurutnya, Kepala Bappisus juga diundang oleh Presiden beberapa waktu lalu dan memberikan pandangan bahwa kemungkinan akan melibatkan TNI-Polri.
Meski demikian, Yusril mengatakan penanganan kelebihan kapasitas lapas tersebut baru bisa dilakukan dengan membahas revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Dia menilai revisi undang-undang tersebut sangat penting karena akan menegaskan perbedaan korban penyalahgunaan narkoba, pengedar narkoba, dan pemakai sekaligus pengedar.
"Jadi, oleh karena jumlah narapidana dan tahanan narkotika itu sudah melebihi separuh daripada jumlah narapidana dan tahanan yang ada, maka kalau ini dipisah, mungkin sekitar separuh dari jumlah narapidana itu akan berkurang," ucap dia.
Gagasan ini tentu menuai beragam tanggapan dari publik. Sebagian menilai ide tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sisi kelayakan, keamanan, dan aspek psikologis para korban. Namun, ada juga yang mengapresiasi upaya mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah narkotika dan kepadatan lapas yang selama ini menjadi persoalan serius.
Terlepas dari pro dan kontra, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini nantinya bisa benar-benar memberikan solusi, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Pendekatan yang humanis, dukungan anggaran yang memadai, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program rehabilitasi ini bisa berjalan efektif.
#RehabilitasiNarkoba #PulauKosong #TernakBuaya #YusrilIhzaMahendra #Lapas #Narkotika #KebijakanPemerintah #BeritaNasional #Hukum #JavasCorner
