GENERASI IN THIS ECONOMY: Tiga Undangan, Satu Rekening, dan Mimpi yang Ikut Kena Pajak
Karya: Seseorang yang Sudah Capek Dengar Notifikasi Tagihan
---
Prolog: Kalkulator yang Mulai Berdebu
Arman menatap layar ponselnya dengan ekspresi campur aduk. Tiga notifikasi masuk bersamaan: undangan pernikahan dari sahabat SMP, reminder cicilan motor, dan email dari kantor pajak yang intinya mengingatkan bahwa SPT tahunannya belum dilaporkan.
Ia menghela napas panjang, lalu melirik kalkulator di meja kerjanya. Kalkulator itu mulai berdebu—bukan karena jarang dipakai, tapi karena setiap kali dipakai, hasilnya selalu sama: angka pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Maka ia memilih berdamai dengan ketidaktahuan. Lebih tenang begitu.
"Dalam ekonomi kayak gini," gumamnya, mengutip frasa yang belakangan viral di mana-mana, "ngitung duit itu cuma bikin asam lambung naik."
Frasa "In This Economy" memang sedang jadi bahasa universal anak muda Indonesia. Dari TikTok sampai grup WhatsApp keluarga, semua orang menggunakannya untuk menertawakan keadaan yang sebenarnya tidak lucu: harga naik, gaji stagnan, lowongan kerja makin langka, dan pajak terasa seperti langganan Netflix yang tidak bisa di-unsubscribe .
Ini kisah Arman. Kisah tentang bagaimana ia—dan jutaan orang seusianya—mencoba bertahan di tengah ekonomi yang katanya "sedang bertumbuh", tapi entah kenapa tidak terasa di dompet.
---
Babak I: Tiga Undangan, Tiga Strategi Bertahan Hidup
Hari itu, Arman menerima undangan pernikahan dari tiga orang: Dimas (teman SMP), Sinta (sepupu), dan Rangga (rekan kerja).
Ketiganya mewakili tiga spektrum ekonomi yang berbeda. Dan ketiganya mengajarkan Arman satu hal: menikah di zaman sekarang itu bukan soal cinta, tapi soal strategi keuangan.
Dimas: Pernikahan Sederhana, Kenangan Mewah
Dimas memilih menikah di balai RT, hanya mengundang 150 orang—mayoritas keluarga inti dan teman dekat. Katering prasmanan sederhana. Dekorasi dikerjakan sendiri oleh ibu-ibu PKK. Musik dari YouTube Premium yang disambung ke speaker pinjaman.
"Sumpah, Mas. Gue nggak mau ngutang buat nikah," kata Dimas saat Arman menjenguknya sehari sebelum akad. "Mau gue bikin mewah kayak artis, terus habis itu makan Indomie tiga bulan? Ogah."
Arman mengangguk setuju. Di kepalanya, ia teringat artikel yang pernah dibacanya: biaya pernikahan di kota besar sekarang minimal Rp200-300 juta untuk konsep yang "layak". Itu belum termasuk biaya tak terduga seperti overtime vendor, test food tambahan, atau pakaian orang tua .
Dimas memilih jalan berbeda. Ia dan istrinya sepakat: lebih baik uangnya buat DP rumah daripada buat sewa gedung 12 jam.
Pernikahan Dimas berlangsung haru. Tidak ada panggung megah, tidak ada lighting dramatis, tidak ada foto cinematic. Tapi pelukan ibunya saat sungkeman terasa lebih nyata dari filter Instagram mana pun.
Sinta: Pernikahan Megah, Utang Bertahun-tahun
Sinta lain cerita. Sebagai putri sulung dari keluarga yang "disegani" di kampung, ia tidak punya pilihan. Ibunya ingin pernikahan megah: 800 tamu, ballroom hotel berbintang, dekorasi bunga impor, dan dokumentasi cinematic oleh vendor langganan selebgram.
"Mas Arman, gue sebenarnya pengennya nikah kecil-kecilan aja," curhat Sinta via telepon. "Tapi Mama bilang, 'Mama cuma punya kamu. Masa nikah kayak orang susah?'"
Arman mendengarkan dengan prihatin. Ia tahu persis berapa gaji Sinta sebagai guru honorer. Ia juga tahu berapa dana yang mungkin dikeluarkan keluarganya: survei terbaru menyebut 39,9% pasangan menyiapkan budget Rp250-500 juta, dan 24,7% bahkan sampai Rp500 juta-1 miliar .
"Sinta, lo yakin?"
"Ya gimana, Mas. Mama udah kasih DP ke vendor. Katanya ini 'investasi sosial'. Biar keluarga nggak malu."
Arman ingin berdebat, tapi ia tahu budaya lebih kuat dari logika. Malu adalah inflasi paling mahal di negeri ini.
Rangga: Pernikahan Sponsor, Kreativitas di Tengah Krisis
Rangga adalah kasus paling menarik. Ia kehilangan pekerjaan enam bulan sebelum hari H. Tabungannya ludes untuk bertahan hidup. Pernikahan nyaris batal.
Lalu ia melakukan sesuatu yang jenius sekaligus nekat: menjual space iklan di jas pengantinnya.
"Sumpah, Man. Gue pasang 26 logo startup di jas gue," cerita Rangga sambil tertawa. "Dapet Rp160 juta. Cukup buat nikah kecil-kecilan, plus sisa buat modal usaha kecil."
Arman melongo. Ia teringat berita viral tentang seorang pria Prancis yang melakukan hal serupa—menjual slot iklan di tuksedo demi membiayai pernikahannya di tengah kebangkrutan .
"Terus pajaknya gimana, Ga?"
"Nah, itu dia. Gue kena pajak Rp40 juta. Tapi ya udahlah, setidaknya gue nikah nggak pakai utang."
Arman menggeleng-geleng. Bahkan kreativitas pun tidak luput dari pajak. Di negeri ini, semakin kreatif kamu mencari uang, semakin kreatif pula negara memintanya kembali.
---
Babak II: Kerjaan Susah, Usaha Lebih Susah
Selepas dari tiga pernikahan itu, Arman kembali ke realitasnya sendiri: ia adalah spesialis IT di sebuah perusahaan menengah. Jabatannya keren, gajinya biasa saja.
Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur masih punya pekerjaan. Data menunjukkan pengangguran, terutama di kalangan muda, menjadi risiko utama ekonomi Indonesia hingga 2028. Bonus demografi disebut-sebut sebagai "window of opportunity", tapi lowongan kerja berkualitas tidak tumbuh secepat jumlah sarjana baru .
Di sisi lain, ia merasa terjebak. Gajinya naik rata-rata 3% per tahun, sementara inflasi bahan pokok naik lebih cepat. Belum lagi potongan pajak yang semakin terasa.
"Gue tuh bingung, Man," curhat Dimas suatu sore di warung kopi. "Gaji gue dipotong PPh 21, tiap beli barang kena PPN 12%, beli bensin kena pajak, bayar parkir kena pajak. Terus duitnya buat apa?"
Arman menyeruput kopi pahitnya. "Buat bayar gaji kita lagi, Mas. Kan lingkaran setan."
Mereka berdua tertawa getir.
Tapi bukan cuma kerja kantoran yang berat. Teman Arman yang lain, Maya, memilih jalur berbeda: ia membuka usaha kecil—menjual kue kering dan hampers lebaran.
"Enak ya, jadi bos sendiri. Bisa atur waktu sendiri," kata orang-orang.
Maya hanya tersenyum kecut. Realitanya: ia bekerja 14 jam sehari, mengurus produksi, packing, marketing, customer service, dan keuangan sendirian. Belum lagi persaingan dengan UMKM lain yang menjual produk serupa dengan harga lebih murah karena modal lebih besar.
Pemerintah memang memberi insentif: PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar, diperpanjang hingga 2029 . Maya mengakui itu membantu. Tapi masalahnya bukan cuma pajak.
"Masalahnya: daya beli orang turun, Mas," keluh Maya. "Tahun lalu, satu customer bisa order 10 toples. Sekarang? Paling 3 toples, itupun nawar terus. Gue nggak bisa naikin harga karena takut nggak laku. Tapi bahan baku naik semua: tepung, gula, mentega, telur. Gue yang nombokin."
Arman mendengarkan dengan iba. Data memang menunjukkan kelas menengah Indonesia menyusut: dari 57,33 juta jiwa (2019) menjadi 47,85 juta (2024) —turun hampir 10 juta orang . Mereka yang dulu jadi tulang punggung konsumsi UMKM, kini berhemat. Maya merasakan langsung dampaknya.
"Dalam ekonomi kayak gini, mau usaha susah, mau kerja susah," gumam Maya. "Yang enak cuma satu: tidur."
---
Babak III: Pajak di Mana-Mana, Rasa Terima Kasih Tiada
Suatu hari, Arman mencoba menghitung total pajak yang ia bayar dalam setahun. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk memastikan ia tidak gila.
Hasilnya:
· PPh 21 dari gaji: dipotong langsung, nominalnya lumayan
· PPN 12% dari hampir semua transaksi: beli makan, beli baju, beli pulsa, servis motor
· PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tahunan: motor yang sama, pajak naik terus
· PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk rumah orang tuanya yang ia bantu bayar
· Pajak parkir di setiap sudut kota
· Pajak reklame yang sebenarnya dibayar pengusaha, tapi dibebankan ke harga produk
"Gue ini warga negara atau investor?" tanya Arman pada cermin. "Kok rasanya gue bayar terus tapi nggak dapat dividen?"
Tentu saja cermin tidak menjawab. Cermin hanya memantulkan wajah lelah seorang pemuda 27 tahun yang mulai menipis idealismenya.
Yang paling menyakitkan adalah ketika ia membaca berita tentang insentif pajak untuk sektor tertentu. Pemerintah memang memperpanjang PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pekerja sektor pariwisata dan padat karya dengan gaji maksimal Rp10 juta . Artinya, negara membayarkan pajak penghasilan mereka.
Arman tidak iri. Ia paham sektor-sektor itu butuh bantuan. Tapi ia bertanya-tanya: kenapa insentif selalu diberikan ke "sektor", bukan ke "individu"? Kenapa pekerja kantoran seperti dirinya—yang juga berjuang di tengah inflasi dan ancaman PHK—harus membayar penuh?
Pertanyaan itu tidak pernah terjawab.
---
Babak IV: "In This Economy"—Bahasa Baru Kaum Lelah
Belakangan, Arman sering menggunakan frasa "In This Economy" dalam percakapan sehari-hari. Bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena frasa itu adalah tameng psikologis yang paling ampuh.
"In this economy, gue pilih bawa bekal daripada beli makan di luar."
"In this economy, nonton film bajakan adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme." (Ini candaan, tapi sering ia lakukan).
"In this economy, sakit itu privilege. Makanya jaga kesehatan."
Tren ini memang merebak di mana-mana. Anak muda menggunakannya untuk mengekspresikan kegelisahan sekaligus adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang sulit . Dari urusan sepele seperti memilih kuota internet murah, sampai keputusan besar seperti menunda menikah atau menunda punya anak.
Yang menarik, frasa ini tidak diucapkan dengan nada marah. Ia diucapkan dengan pasrah yang jenaka. Seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk protes, lalu memilih menertawakan nasib sendiri.
Arman paham perasaan itu. Ia juga lelah.
Lelah melihat berita korupsi triliunan rupiah sementara ia pusing memikirkan cara bayar PBB.
Lelah melihat pejabat pamer tas mewah sementara ia menghitung apakah gajinya cukup sampai akhir bulan.
Lelah mendengar pidato tentang "pertumbuhan ekonomi" sementara warung langganannya tutup satu per satu.
Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus bekerja, terus membayar pajak, terus tersenyum saat ditanya "kapan nikah?". Karena begitulah hidup di negeri ini: berjuang diam-diam, sambil berharap suatu hari nanti "In This Economy" berubah jadi "In This Prosperity".
---
Babak V: Kisah Dinar dan Bunga—Perempuan yang Menanggung Lebih Banyak
Di tengah semua ini, Arman teringat pada dua kolega perempuannya: Mbak Dinar dan Mbak Bunga. Keduanya adalah contoh nyata bagaimana beban ekonomi sering kali lebih berat di pundak perempuan.
Mbak Dinar adalah tulang punggung keluarga. Suaminya berkali-kali gagal dalam usaha, dan Mbak Dinar-lah yang menutupi semua kerugian. Ia bahkan rela melepas mimpinya kuliah S2 di luar negeri karena suaminya tidak mau "direpotkan" menemani .
Mbak Bunga lebih ekstrem lagi. Dengan gaji Rp20 juta per bulan, ia menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga, sementara suaminya—bergaji Rp1 juta—justru selingkuh saat Mbak Bunga keguguran di rumah sakit .
"In this economy, perempuan selalu disuruh berkorban lebih banyak," gumam Mbak Dinar suatu kali. "Kita kerja keras, kita yang biayain rumah tangga, tapi kita juga yang harus 'jaga perasaan suami' biar egonya nggak terluka."
Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mendengarkan dan berjanji pada dirinya sendiri: jika kelak ia menikah, ia tidak akan menjadi beban bagi istrinya. Pernikahan seharusnya berbagi beban, bukan memindahkan beban.
---
Babak VI: Surat untuk Masa Depan
Malam itu, Arman duduk di balkon kosnya. Bintang-bintang tidak terlihat—terhalang polusi Jakarta. Di tangannya, secangkir kopi instan yang mulai dingin.
Ia membuka ponselnya. Tiga undangan pernikahan masih tersimpan di galeri. Satu dari Dimas (sederhana), satu dari Sinta (megah tapi utang), satu dari Rangga (kreatif tapi kena pajak).
Arman tersenyum tipis. Dari ketiganya, ia belajar bahwa tidak ada jalan yang mudah. Mau pilih sederhana, mau pilih mewah, mau pilih kreatif—semuanya punya harga. Dan di negeri ini, harga selalu lebih mahal dari yang tertulis di label.
Ia lalu mengetik sesuatu di notes ponselnya:
"Untuk istriku kelak (entah siapa),
Aku tidak janji pernikahan megah. Aku tidak janji pesta di ballroom hotel. Aku tidak janji dekorasi bunga impor.
Tapi aku janji: kita tidak akan memulai rumah tangga dengan utang. Kita tidak akan memaksakan diri demi 'apa kata orang'. Kita akan menikah secukupnya, lalu membangun mimpi bersama sebisanya.
Aku juga tidak janji akan kaya. Di negeri ini, kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kemakmuran. Pajak terlalu rajin, korupsi terlalu subur, dan birokrasi terlalu gemar mempersulit.
Tapi aku janji: aku akan terus berusaha. Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk memastikan kita tidak jatuh miskin. Bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan.
Karena di zaman 'In This Economy', bertahan adalah prestasi.
Salam,
Calon suamimu yang masih nabung."
Arman menyimpan notes itu. Ia tidak tahu kapan akan mengirimkannya. Mungkin tahun depan. Mungkin dua tahun lagi. Mungkin tidak pernah.
Tapi setidaknya, ia sudah menuliskan mimpinya. Di tengah ekonomi yang tidak pasti, menulis mimpi adalah bentuk perlawanan paling sederhana.
---
Epilog: Generasi yang Belajar Tertawa di Tengah Tangis
Arman adalah potret generasi yang tumbuh di era paradoks: negara disebut "sedang berkembang", tapi rakyatnya merasa "sedang berjuang". Data bilang ekonomi tumbuh 5%, tapi dompet bilang "nggak kerasa". Pemerintah bilang "insentif pajak", tapi rakyat bilang "pajak tetap bayar".
Di tengah semua itu, Arman dan jutaan anak muda lainnya memilih tidak menyerah. Mereka mengadaptasi gaya hidup: bawa bekal, cari hiburan gratis, nikah kecil-kecilan, usaha sampingan, dan terus mencari celah di tengah himpitan.
Mereka juga belajar satu hal penting: tertawa adalah mekanisme bertahan hidup.
"In this economy, kalau nggak bisa ketawa, nanti malah gila."
Maka mereka terus tertawa. Atas harga sembako yang naik. Atas pajak yang mencekik. Atas pengangguran yang mengintai. Atas undangan nikah yang datang bertubi-tubi sementara rekening menjerit.
Mereka tertawa, karena menangis terlalu mahal.
Salam dari seseorang yang masih percaya besok akan lebih baik,
Arman—dan jutaan lainnya yang menolak kalah oleh "In This Economy".
---
Catatan redaksi: Kisah ini adalah fiksi yang terinspirasi dari kondisi ekonomi Indonesia 2025-2026. Data tentang biaya pernikahan, insentif pajak, penyusutan kelas menengah, dan proyeksi pengangguran bersumber dari laporan lembaga resmi dan riset media kredibel. Tokoh dan narasi adalah rekaan—tapi keluhannya nyata.
