JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi nilai tukar rupiah akan terus mengalami tekanan pelemahan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik Timur Tengah. Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan mengungkapkan beberapa bank bahkan sudah menjual rupiah di level Rp17.243 per dolar AS, menandakan tekanan kuat terhadap mata uang domestik.
Tekanan pada Rupiah
Rupiah spot ditutup pada level Rp16.949 per dolar AS pada Senin (9/3/2026), melemah 0,14% dari akhir pekan sebelumnya. Pergerakan ini semakin mendekati level psikologis Rp17.000 yang menjadi perhatian Bank Indonesia.
Abdul Manap Pulungan menjelaskan kondisi ekonomi global yang berat menjadi faktor utama. Struktur pasar keuangan domestik yang relatif dangkal turut memperparah situasi.
"Rupiah akan terus tertekan," tegas Abdul dalam Diskusi INDEF. Investor cenderung melepas aset berdenominasi rupiah saat gejolak global terjadi, beralih ke instrumen yang dianggap lebih aman seperti emas.
Dampak Ekonomi
Pelemahan rupiah berpotensi memperberat kondisi ekonomi Indonesia. Negara masih mengalami defisit minyak sekitar 1 juta barel per hari dengan produksi hanya 605.000 barel dari kebutuhan 1,605.000 barel.
Level Rp17.000 per dolar AS sudah mendekati selisih hampir Rp1.000 dari asumsi makroekonomi APBN 2026. Ini bisa menjadi sinyal peringatan bagi bank sentral.
Kenaikan harga BBM akibat depresiasi rupiah berdampak luas pada semua lapisan masyarakat. Transmisi harga mampu menekan aktivitas ekonomi nasional.
Rekomendasi Kebijakan
INDEF merekomendasikan pemerintah melakukan restrukturisasi fiskal untuk mengantisipasi berbagai tekanan ekonomi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah peninjauan kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG menjadi pos belanja terbesar dalam APBN 2026 dengan anggaran Rp268 triliun melalui Badan Gizi Nasional. Pengurangan sementara anggaran ini bisa memberikan ruang fiskal lebih besar.
Dengan ruang fiskal yang memadai, pemerintah tidak perlu langsung membebankan kenaikan harga minyak global kepada masyarakat. Alokasi anggaran bisa dialihkan ke subsidi energi jika diperlukan.
Abdul mengingatkan dampak luas kenaikan harga BBM terhadap perekonomian. Tekanan ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% pada tahun 2026.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.
