JAVASCORNER.CO.ID, TOKYO - Jepang akan menerapkan aturan lebih ketat untuk naturalisasi warga asing mulai 1 April 2026. Kementerian Kehakiman menggandakan syarat masa tinggal menjadi 10 tahun berturut-turut dan memperluas pemeriksaan catatan pajak serta asuransi sosial, menyamakan kriteria dengan izin tinggal tetap.
- Latar Belakang Perubahan
- Persyaratan Baru Naturalisasi
- Dampak Praktis dan Respons
- Data Statistik Imigrasi
Latar Belakang Perubahan
Revisi kebijakan ini muncul dari kekhawatiran bahwa memperoleh kewarganegaraan Jepang selama ini dinilai lebih mudah daripada mendapatkan izin tinggal tetap. Padahal, kewarganegaraan memberikan hak politik penuh termasuk hak pilih.
"Sebagian besar pelamar yang berhasil biasanya telah tinggal di Jepang selama sekitar 10 tahun atau lebih," jelas juru bicara Kementerian Kehakiman kepada Japan Times, Jumat (27/3/2026).
Kesenjangan Aturan Sebelumnya
Sebelum perubahan, pemohon naturalisasi hanya perlu tinggal lima tahun berturut-turut. Itu lebih singkat dibandingkan syarat 10 tahun untuk izin tinggal tetap. Standar pemeriksaan dokumen juga lebih longgar.
Kesenjangan ini mendorong banyak warga asing memilih jalur naturalisasi. Isu ini sempat menjadi sorotan parlemen tahun lalu dan dimasukkan dalam paket kebijakan imigrasi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Persyaratan Baru Naturalisasi
Pedoman baru yang diumumkan Kementerian Kehakiman mencakup beberapa perubahan signifikan:
- Masa tinggal wajib: 10 tahun berturut-turut (naik dari 5 tahun)
- Dokumen pajak: Catatan pembayaran selama 2 tahun terakhir
- Sertifikat pajak: Hingga 5 tahun ke belakang
- Asuransi sosial: Verifikasi pembayaran lengkap
Mekanisme Implementasi
Perubahan ini diterapkan melalui pedoman administratif, bukan revisi undang-undang kewarganegaraan. Secara hukum, syarat minimum tetap lima tahun, namun proses seleksi menjadi lebih ketat.
Untuk permohonan sebelum 1 April, pemohon dengan masa tinggal 5-10 tahun masih diproses berdasarkan aturan lama. Keputusan akhir berada di tangan Menteri Kehakiman.
Dampak Praktis dan Respons
Juru bicara Kementerian Kehakiman menyatakan tidak ada masalah yang diperkirakan meski tanpa masa transisi. "Revisi ini kemungkinan tidak akan banyak mengubah tingkat keketatan naturalisasi secara praktik," tambahnya.
Analisis Ahli Visa
Para ahli visa memperkirakan perubahan ini akan:
- Mengurangi minat naturalisasi jangka pendek
- Menyelaraskan persepsi tentang kesulitan memperoleh kewarganegaraan
- Memperkuat integrasi warga asing yang benar-benar berkomitmen
Namun, beberapa pengamat mengkritik waktu sosialisasi yang singkat. Aturan diumumkan hanya beberapa hari sebelum implementasi.
Data Statistik Imigrasi
Biro Urusan Sipil Kementerian Kehakiman mencatat lebih dari 9.200 warga asing memperoleh kewarganegaraan Jepang pada 2025. Jumlah ini berasal dari sekitar 14.000 pelamar.
Asal Negara Pelamar
Mayoritas naturalisasi berasal dari dua negara:
- China: 38% dari total
- Korea Selatan: 22% dari total
Sebagai perbandingan, jumlah pemegang izin tinggal tetap mencapai 932.090 orang per Juni 2025. Angka ini naik 1,5% dibandingkan enam bulan sebelumnya.
Perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya Jepang menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing dengan perlindungan integritas sistem kewarganegaraan. Banyak warga asing di Jepang kini perlu mempertimbangkan kembali rencana jangka panjang mereka, sementara pemerintah berharap reformasi ini memperkuat proses integrasi yang lebih bermakna.
