Javas Corner - Gelombang kerusuhan yang melibatkan warga dan pihak perusahaan di Morowali berbuntut panjang. Kepolisian mengevakuasi 75 tenaga kerja asing atau TKA ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Insiden yang terjadi di Desa Matarape ini turut meninggalkan enam korban luka, baik dari warga setempat maupun warga negara asing.
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini mengungkapkan bahwa evakuasi dilakukan untuk mengamankan para TKA sekaligus mendalami penyebab konflik antara masyarakat dan perusahaan. Hal itu disampaikannya di Morowali, Senin (5/10/2026).
"Kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini telah dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait penyebab konflik antara perusahaan dan warga," ujarnya seperti dikutip dari Tribratanews.
Reza menjelaskan, ke-75 TKA tersebut juga menjalani pendataan bersama pihak Imigrasi. Hingga saat ini, mereka masih berstatus sebagai saksi dalam penanganan perkara tersebut.
Bentrokan sendiri terjadi di Desa Matarape, Kecamatan Sambori Kepulauan, pada Jumat (2/10/2026). Kericuhan dipicu aksi protes warga terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, salah satunya debu yang ditimbulkan oleh kegiatan pengangkutan material di sekitar permukiman.
Akibat kejadian tersebut, enam orang mengalami luka akibat senjata tajam. Korban terdiri atas lima warga setempat dan seorang warga negara asing atau WNA.
"Untuk perkembangan korban luka yaitu lima dari warga terkena benda tajam, rata-rata kena sabetan di kaki dan tangan, dan satu dari warga negara asing," kata Reza.
Selain menyebabkan korban luka, bentrokan tersebut mengakibatkan lima mobil operasional mengalami kerusakan. Massa juga membakar lima alat berat jenis ekskavator milik perusahaan.
Guna mencegah terjadinya bentrokan susulan, kepolisian menyiagakan personel gabungan di lokasi kejadian. Personel tersebut berasal dari Polres Morowali, Polres Konawe Utara, serta unsur Brimob untuk mengamankan dan memantau situasi di Desa Matarape.
Reza mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan agar menahan diri serta mempercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Ia juga meminta semua pihak tidak terprovokasi dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
"Kami meminta masyarakat menahan diri, jangan mudah terpancing provokasi dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang merugikan serta melanggar hukum," katanya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik antara warga dan perusahaan perlu diselesaikan melalui jalur dialog dan hukum yang berlaku. Setiap pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan komunikasi agar situasi tetap kondusif. Penegak hukum juga diharapkan bisa menangani perkara ini secara adil dan transparan demi kebaikan semua pihak. Mari kita jaga ketertiban dan hindari tindakan yang dapat merugikan banyak orang.
#Morowali #BentrokWarga #TKA #PoldaSulteng #PTAskon #Kamtibmas #BeritaNasional #Hukum #Keamanan #JavasCorner
