Amerika Serikat baru saja menarik napas lega. Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR dengan lantang mengumumkan bahwa kesepakatan dagang dengan Indonesia yang ditandatangani beberapa waktu lalu di Washington DC adalah sebuah kemenangan besar bagi industri dalam negeri mereka. Dalam perjanjian yang diteken pada 19 Februari itu, AS berhasil mengunci komitmen investasi senilai US$33 miliar dari Indonesia. Angka fantastis ini mencakup pembelian komoditas energi senilai US$15 miliar, produk kedirgantaraan US$13,5 miliar, dan hasil pertanian US$4,5 miliar.
USTR bahkan tak ragu menyebut perjanjian ini sebagai terobosan yang akan membuka lebar pasar Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, bagi para eksportir Amerika. "Ini adalah peluang komersial yang sangat berarti bagi petani dan produsen kami," demikian kira-kira bunyi pernyataan resmi mereka.
Para pengusaha AS pun langsung bereaksi. Mereka berbondong-bondong memuji langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump. Federasi Produsen Susu Nasional AS, misalnya, merasa sangat diuntungkan. Mereka yakin kesepakatan ini akan langsung mendongkrak permintaan produk susu Amerika di pasar Indonesia. Hal senada datang dari Federasi Ekspor Daging AS. Mereka menyebut perjanjian ini berhasil merobohkan hambatan-hambatan yang selama ini mempersulit masuknya daging sapi dan babi asal AS. Nilai ekspor daging sapi saja diproyeksikan bisa menembus US$400 juta hingga US$500 juta dalam waktu dekat.
Tak ketinggalan, industri bioetanol AS juga bergembira. Dengan adanya kerangka perdagangan baru ini, mereka optimistis penerapan campuran etanol 10 persen secara nasional di Indonesia akan terwujud. Mereka menghitung, pasar sebesar 900 juta galon akan terbuka lebar bagi produsen dan petani Amerika. Sementara itu, industri perangkat lunak melalui Business Software Alliance (BSA) memuji perjanjian ini sebagai terobosan dalam kebijakan perdagangan digital. Mereka menilai sinyal yang dikirimkan ke ekonomi global sangat positif, terutama bagi mereka yang bergantung pada perdagangan digital yang terbuka dan aman.
Lantas, bagaimana sikap Indonesia? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian ini tertuang dalam dokumen "Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance" yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump. Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Dewan Perdagangan atau Board of Trade. Lembaga ini nantinya akan menjadi penengah jika terjadi masalah perdagangan antara kedua negara. "Jadi seluruh persoalan investasi dan perdagangan akan dibahas di sana, terutama jika ada hal yang dianggap bisa mengganggu neraca kedua negara," ujar Airlangga.
Namun, ada sedikit drama setelah penandatanganan. Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump. Putusan ini jelas membuat implementasi kesepakatan yang baru saja diteken menjadi sedikit rumit. Meski begitu, Airlangga mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo. Instruksi yang diberikan adalah untuk mempelajari seluruh risiko yang mungkin timbul dan Indonesia harus siap dengan berbagai skenario. Menariknya, skenario putusan MA AS ini sebenarnya sudah dibahas dengan USTR sehari sebelum perjanjian ditandatangani.
Airlangga menambahkan bahwa perjanjian dagang baru ini baru akan berlaku setelah diratifikasi. Dalam masa tunggu tersebut, proses konsultasi dan negosiasi tetap akan berjalan. Ada indikasi bahwa tarif 0 persen untuk sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti komoditas pertanian, bisa saja tetap berlaku meski AS mengeluarkan kebijakan baru. Namun, semua masih tergantung pada keputusan kabinet AS selanjutnya.
Para pakar pun angkat bicara. Ekonom dari CSIS Indonesia, Deni Friawan, menegaskan bahwa putusan MA AS tidak otomatis membatalkan kontrak yang sudah disepakati. Kontraknya tetap ada, hanya saja implementasinya terhambat karena dasar hukum tarifnya dibatalkan. Menurutnya, situasi ini justru membuka peluang renegosiasi yang menguntungkan Indonesia. "Jangan terburu-buru ratifikasi dan jangan pasif. Posisi tawar kita sekarang lebih baik," tegasnya. Ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang teks kesepakatan, terutama bagian yang bergantung pada dasar hukum yang dibatalkan tersebut. Momentum ini juga dinilai tepat untuk meminta konsesi tambahan dari AS, seperti perluasan akses pasar.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti proses ratifikasi. Ia mengingatkan bahwa perjanjian internasional harus melalui ratifikasi untuk bisa berlaku. Karena belum diratifikasi, maka perjanjian ini tak bisa langsung diimplementasikan. Ia juga mempertanyakan keberlakuan tarif baru 15 persen yang diumumkan Trump. Menurutnya, jika pun berlaku, itu hanya bersifat sementara, maksimal 150 hari. Ia menyarankan Indonesia untuk lebih pasif dan mencermati langkah negara-negara lain dalam merespons kebijakan tarif AS. "Kita lihat saja bagaimana negara lain menyikapinya, tidak perlu punya cara sendiri dulu," ujarnya.
Dengan berbagai dinamika ini, masa depan kesepakatan dagang RI-AS masih penuh tanda tanya. Euforia kemenangan AS masih terasa, namun Indonesia tampak mengambil langkah hati-hati sambil terus mengkaji setiap kemungkinan yang ada.
