JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Komisi III DPR akan memanggil penyidik dan penuntut dalam kasus Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) Sea Dragon yang divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Batam pada Kamis (5/3/2026). Pemanggilan ini dilakukan meski Fandi lolos dari tuntutan hukuman mati yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Pemanggilan Penyidik dan Penuntut
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini. Tujuannya untuk mempertanyakan pemenuhan hak tersangka sejak kasus diperiksa hingga vonis dijatuhkan.
"Kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus diperiksa sampai vonis kemarin," ujar Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima Jumat (6/3/2026).
Habiburokhman mengaku bersyukur Fandi tidak divonis hukuman mati. Ia menilai hakim telah memahami bahwa hukuman mati bukan hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
"Majelis hakim juga mempedomani paradigma dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif," tambahnya.
Latar Belakang Kasus
Fandi Ramadhan merupakan salah satu ABK kapal Sea Dragon yang terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton. Kasus ini berawal dari penggagalan TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepri di Selatan Tanjung Piai, perbatasan RI-Malaysia, pada Rabu (21/5/2025).
Enam orang diamankan dalam operasi tersebut. Empat di antaranya warga negara Indonesia, termasuk Fandi, dan dua warga negara asing asal Thailand.
Dalam persidangan terungkap Fandi baru tiga hari bekerja sebagai ABK saat kapal ditangkap. Ia mengaku menerima pekerjaan itu untuk membantu perekonomian keluarga dan membiayai sekolah adik-adiknya.
Pada tahap penuntutan, JPU menuntut Fandi dengan hukuman mati bersama terdakwa lainnya.
Pertimbangan Hakim
Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Fandi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik, dengan hakim anggota Dauglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi.
Hakim menyatakan terdapat sejumlah pertimbangan meringankan. Fandi dinilai belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Ia juga bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan.
Majelis hakim menegaskan hukuman terhadap pelanggar hukum seharusnya bersifat korektif. Hukuman harus mampu membuat terpidana mengintrospeksi diri.
Pertimbangan lain adalah KUHP baru, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini menekankan asas keadilan bersifat korektif, restoratif, dan rehabilitatif.
"KUHP baru juga berfokus pada pemulihan peran pelaku ketika berada di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman," ujar Tiwik.
Habiburokhman menghormati sikap Fandi dan kuasa hukumnya yang memperjuangkan pembebasan. Namun, ia menegaskan Komisi III tidak bisa mengintervensi secara teknis perkara tersebut.
Kasus ini menyisakan perhatian terhadap proses hukum yang dijalani Fandi. Pemanggilan penyidik dan penuntut oleh Komisi III diharapkan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penanganan perkara.
