Kasus pernyataan kontroversial "Cukup saya WNI, anak jangan" yang dilontarkan Dwi Sasetyaningtyas (DS) berbuntut panjang. Kini, bukan hanya warganet yang geram, tapi juga para pejabat negara hingga anggota dewan. Konsekuensi hukum dan sosial pun mulai berjatuhan, menjadikan kejadian ini pelajaran mahal bagi para penerima beasiswa negara.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bereaksi keras. Ia menegaskan akan memasukkan nama Dwi ke dalam daftar hitam atau blacklist di seluruh lingkungan pemerintahan. Artinya, alumni penerima beasiswa LPDP yang videonya viral itu tidak akan pernah bisa bekerja di instansi pemerintah mana pun.
"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya dengan nada kesal, Senin (23/2/2026). Ia menyesalkan sikap Dwi yang dinilai telah menghina negara sendiri, padahal pendidikan suaminya dibiayai oleh uang rakyat.
Tak sampai di situ, Menteri Keuangan juga meminta pasangan suami istri itu untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah dipakai. Bukan hanya pokoknya, tapi juga bunga yang harus dihitung. Menurutnya, sumber dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang disisihkan khusus untuk pengembangan sumber daya manusia.
"Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP," ungkap Purbaya.
Dari sisi legislatif, gelombang evaluasi pun bergulir. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong LPDP untuk segera mengevaluasi proses rekrutmen hingga kontrak para awardee. Ia menekankan pentingnya penanaman integritas dan paham kebangsaan sejak awal.
"Seharusnya para penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan, memperkenalkan adab, budaya, dan sopan santun Indonesia," ujarnya. Ia menyayangkan sikap Dwi yang justru kontraproduktif dengan tujuan mulia beasiswa tersebut.
Komisi X menilai, rekrutmen ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata Indonesia. Jangan sampai ada kontrak komitmen yang hanya formalitas. Negara harus benar-benar memastikan investasi pendidikan ini kembali dalam bentuk kontribusi nyata bagi bangsa.
"Evaluasi total, perbaiki rekrutmen, perbaiki tujuan, dan buka akses seluas-luasnya bagi daerah 3T dan pondok pesantren. Jangan sampai beasiswa ini hanya untuk kalangan tertentu," tegas Lalu.
Senada, anggota Komisi X lainnya, Andi Muawiyah Ramly, mendorong seleksi yang lebih ketat. Menurutnya, seleksi tak boleh hanya mengandalkan nilai akademik. Rekam jejak, integritas, konsistensi sikap kebangsaan, dan rencana kontribusi calon awardee harus menjadi bahan pertimbangan utama.
"Jangan sampai LPDP berubah fungsi jadi jalur percepatan mobilitas pribadi tanpa kontribusi nyata. Negara tidak boleh membiayai potensi brain drain terselubung. Kita ingin brain gain yang jelas dampaknya bagi Indonesia," tegas Andi.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan LPDP adalah uang rakyat. Maka penerimanya tak hanya dituntut berprestasi, tapi juga memiliki komitmen kebangsaan dan orientasi pengabdian yang jelas. Kasus ini, menurutnya, telah menyentuh aspek moral publik.
"Kalau ada penerima beasiswa yang lebih bangga dengan simbol kewarganegaraan negara lain, publik wajar bertanya: ke mana arah loyalitasnya? Ini soal etika saat menerima dana publik," pungkasnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi para awardee dan calon penerima beasiswa LPDP. Beasiswa negara adalah amanah yang lahir dari keringat rakyat. Ilmu yang diperoleh dengan dana publik, sudah seharusnya dikembalikan untuk kemajuan bangsa sendiri, bukan justru menjadi pijakan untuk meninggalkannya.
