MBG: SURAT DARI MEJA MAKAN
Oleh: Nasi, Telur, dan Sayur yang Kebingungan
---
Prolog: Kami yang Terpilih, Tapi Bingung
Aku hanya sebutir telur rebus. Bukan telur biasa, katanya. Aku adalah "telur MBG"—bagian dari program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai investasi generasi emas Indonesia 2045 .
Setiap pagi, aku direbus di dapur bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi—atau kerennya SPPG. Aku dikemas rapi dalam kotak makan berdampingan dengan nasi putih, sayur buncis, sepotong ayam goreng, dan seiris semangka. Kami dijuluki "Paket Sehat". Misi kami: masuk ke perut anak-anak sekolah, mengusir lapar, melawan stunting.
Tapi belakangan, aku mulai bertanya-tanya. Bukan soal giziku. Tapi soal keriuhan di sekelilingku—motor listrik, truk Kopdes, intimidasi, sampai tukang sarapan yang ikut-ikutan pakai nama "MBG".
Ah, sudahlah. Biar kuceritakan dari awal.
---
Babak I: Lahir di Dapur SPPG
Kelahiranku diatur oleh negara.
Setiap pukul 03.00 dini hari, para petugas SPPG sudah sibuk. Mereka memasak ribuan porsi sekaligus. Dapur ini bukan sembarang dapur. Ada standar gizi yang katanya sedang dirumuskan pemerintah lewat tiga aturan baru—biar semua SPPG seragam, nggak beda-beda .
Aku dengar dari obrolan koki: "Ada aturan baru lagi, nih. Nanti kalau SPPG melanggar, bisa ditutup. Dasarnya jelas."
Teman sebelahku, si sayur buncis, menyahut pelan, "Baguslah. Daripada ada yang kasih makan asal-asalan, mending ditutup."
Tapi si ayam goreng, yang selalu pesimis, mendengus. "Aturan ada, pengawasan bagaimana?"
Pertanyaan bagus. Aku sendiri belum tahu jawabannya.
Yang jelas, pagi itu kami dimasukkan ke dalam mobil distribusi. Sebuah kendaraan biasa. Bukan motor listrik, bukan truk Kopdes. Hanya mobil pikap tua dengan tulisan "SPPG Polres Mempawah 01" di badannya .
Kata sopir, kami akan diantar ke TK Kemala Bhayangkari 02, lalu ke SMP Negeri 2 Mempawah Hilir, dan terakhir ke Pondok Pesantren Al Qomar. Total penerima hari itu: 69 siswa TK, 545 siswa SMP, dan 530 santri .
"Cukup banyak," batinku. "Setidaknya kami tidak mubazir."
---
Babak II: Senyum di Ruang Kelas
Sampai di TK, sambutan luar biasa.
Anak-anak berbaris rapi. Mereka cuci tangan, berdoa, lalu duduk manis menunggu jatah. Mataku—sebagai telur—tak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan. Kotak makan dibuka, sendok plastik berdenting, dan suara paling merdu di dunia terdengar:
"Waaaaah... telurnya!"
Seorang anak perempuan kecil langsung menyantapku dengan lahap. Di sebelahnya, anak laki-laki berebut sayur buncis dengan temannya. Gelak tawa pecah. Guru-guru tersenyum.
Salah satu guru berkata, "Kami sangat berterima kasih kepada bapak Presiden. Program ini sangat membantu anak-anak kami dalam pemenuhan gizi. Semoga bisa terus berlanjut" .
Wakapolres Mempawah yang hadir juga angkat bicara: "Kami ingin hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa" .
Aku tersentuh. Di sinilah aku merasa berarti. Bukan sekadar telur rebus, tapi bagian dari investasi negara—istilah yang sering diucapkan Menteri Pertanian di televisi: "MBG ini investasi untuk anak cucu kita" .
Tapi di balik haru, aku juga mendengar bisik-bisik dari para guru yang berdiri di sudut ruangan.
"Programnya bagus, sih. Tapi kok katanya mau beli motor listrik buat BGN ya?"
"Motor listrik? Buat apa?"
"Katanya sih buat operasional Kepala SPPG..."
Aku terdiam. Motor listrik? Operasional Kepala SPPG? Bukankah kami butuh lebih banyak telur, bukan motor?
---
Babak III: Riuh di Atas Meja Makan
Malamnya, setelah seharian menjadi santapan dan berubah menjadi energi di perut anak-anak, arwahku—sebagai telur—melayang ke sebuah warung kopi di Jakarta. Di sana, sekelompok mahasiswa sedang berdiskusi panas.
Seorang mahasiswa dari Padang memegang koran. Judulnya: "Andre Rosiade Bela Program MBG: Perputaran Uang Rp12 Triliun."
Dia membacakan keras-keras: "Sumatera Barat ini provinsi dengan tingkat stunting 24 persen, jauh di atas rata-rata nasional 19 persen. MBG sangat membantu beban ekonomi rumah tangga dan kerepotan ibu-ibu menyiapkan sarapan" .
"Tapi Mas," sela mahasiswa lain, "itu kan argumen klasik. Kita nggak nolak programnya. Kita nolak caranya. Kenapa harus ada motor listrik segala? Kenapa ada rencana truk Kopdes 20.600 unit senilai Rp10,83 triliun?"
"Loh, truk itu kan buat distribusi pangan ke desa-desa," jawab yang pertama.
"Tapi nilainya hampir Rp11 triliun, Mas. Itu bisa buat bangun berapa SPPG baru? Bisa kasih makan berapa juta anak lagi?"
Diskusi memanas. Ada yang membela: program sebesar ini wajar butuh infrastruktur. Ada yang sinis: ini proyek bagi-bagi kue lagi.
Lalu seorang mahasiswi yang dari tadi diam tiba-tiba angkat suara. "Aku nggak peduli motor atau truk. Tapi kalian tahu nggak, ada siswa SMK di Kudus yang diintimidasi karena nolak MBG?"
Semua terdiam.
"Iya. Namanya MRA. Dia bikin surat ke Presiden, isinya: tolong dana MBG buat saya dialihkan saja untuk tunjangan guru. Habis itu dia dilaporkan mengalami intimidasi dari pengelola SPPG. Ombudsman Jateng sampai turun tangan" .
Aku yang melayang di pojok ruangan ikut merinding. Intimidasi? Program mulia ini sampai melahirkan intimidasi?
---
Babak IV: Yang Lucu di Tengah Kisruh
Tapi jangan sedih-sedih amat. Ada juga cerita lucunya.
Di Tebet, Jakarta Selatan, seorang pedagang sarapan pagi tiba-tiba viral. Lapaknya bertuliskan "Sarapan MBG" dengan logo mirip Badan Gizi Nasional (BGN) .
Orang-orang mengira itu program resmi pemerintah. Tapi setelah ditelusuri, singkatannya beda:
MBG: Mantap Banget Gila.
BGN: Badan Ganjel Nyarap.
Harganya? Rp12.000 saja.
Pemilik lapak cengar-cengir saat ditanya wartawan: "Ini cuma strategi branding, Mas. Biar orang penasaran. Nggak ada hubungannya sama program pemerintah" .
Warganet pun ramai. Ada yang ngakak, ada yang sewot: "Ini penipuan publik! Masa logo negara dipakai sembarangan?"
Tapi yang paling saya suka adalah komentar seorang ibu-ibu di kolom Instagram: "Sekalian aja jualan nasi padang, namain 'NPG: Nasi Padang Gibran'."
Dari langit-langit warung kopi, aku tertawa. Setidaknya, di tengah segala kekisruhan, masih ada yang bisa bikin senyum.
---
Babak V: Angka-Angka di Balik Piring
Mari bicara angka. Bukan angka fiktif, tapi angka yang beredar di forum-forum diskusi.
Anggaran MBG tahun ini, menurut data yang beredar di media, menyentuh Rp171 triliun untuk target 82,9 juta penerima . Angka yang fantastis.
Menteri Pertanian menyebut program ini bukan politik jangka pendek. "Kalau secara politik itu tidak menguntungkan karena anak SD, TK, SMP, SMA belum pemilihan. Ini betul-betul gagasan Bapak Presiden untuk generasi muda" .
Dia juga bilang MBG menggerakkan ekonomi desa: "Petani hortikultura, penjual ayam, penjual telur—ini bergerak semua dari hulu sampai hilir. Jutaan peternak kita, 3,8 juta, bergerak semua" .
Aku, sebagai telur, adalah saksi bisu klaim itu. Aku memang berasal dari peternak ayam di desa. Aku dibeli oleh SPPG, dimasak, diantar. Ada perputaran uang. Ada ekonomi yang bergerak.
Tapi pertanyaan yang mengganjal: apakah semua daerah merasakan hal yang sama?
Di Mempawah, mungkin iya. Di Kudus, mungkin juga iya—meski ada intimidasi. Tapi di pelosok Papua? Di kepulauan terpencil NTT? Apakah logistik sampai? Apakah dapur SPPG sudah berdiri? Atau jangan-jangan, uangnya habis di perjalanan?
Kata Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah sedang merumuskan tiga aturan baru untuk memperkuat tata kelola MBG, termasuk pengetatan standar gizi dan keseragaman operasional .
"SPPG harus punya standar sama. Kalau melanggar, ada dasar hukum untuk menutupnya," katanya .
Bagus. Tapi aku bertanya-tanya: kenapa aturan ini baru dirumuskan setelah program berjalan? Bukankah seharusnya dari awal?
---
Babak VI: Surat dari Seorang Siswa
Aku ingin bercerita tentang MRA, siswa SMK di Kudus itu. Namanya hanya inisial, tapi suaranya menggema sampai ke telinga Ombudsman.
Suratnya pendek. Tapi menusuk:
"Melalui surat ini saya menyampaikan aspirasi pribadi. Saya menyatakan untuk menolak MBG untuk diri saya. Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya."
Bayangkan. Seorang remaja SMK, yang seharusnya menjadi penerima manfaat, justru menolak. Bukan karena makanannya tidak enak. Tapi karena dia melihat gurunya—yang mendidiknya setiap hari—hidup pas-pasan.
Dia memilih lapar demi guru-gurunya.
Dan apa yang terjadi setelah surat itu viral? Bukan dialog. Bukan apresiasi atas keberaniannya. Tapi intimidasi dari pihak-pihak yang diduga terkait pengelola SPPG .
Ombudsman Jawa Tengah sampai turun tangan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida, menegaskan: "Setiap anak yang menyampaikan pendapat harus mendapatkan perlindungan" .
Aku yang hanya sebutir telur pun bertanya: apakah ini wajah program mulia? Makanan yang dibawa dengan paksaan, apakah masih layak disebut "gratis dan bergizi"? Bukankah seharusnya MBG disambut dengan senyum, bukan air mata?
---
Babak VII: Para Ibu di Garis Depan
Tapi jangan salah, di balik semua kebisingan ini, ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa.
Mereka adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK)—sekitar 200 ribu tim atau 600 ribu orang—yang mayoritas perempuan .
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, menyebut mereka sebagai ujung tombak program MBG untuk 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD .
"Perempuan adalah kunci keberhasilan program ini. Hampir 70 persen Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan KB yang tersebar di seluruh Indonesia adalah perempuan. Merekalah yang memastikan gizi ibu dan anak sampai ke tingkat akar rumput" .
Aku membayangkan para ibu itu. Pagi-pagi mereka sudah berkeliling desa, mengantarkan makanan ke rumah-rumah, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya gizi. Mereka bukan sekadar kurir. Mereka adalah garda terdepan pembangunan manusia Indonesia.
Menteri Kependudukan Wihaji bahkan menegaskan pentingnya pengawasan distribusi MBG di SPPG: "Petugas lapangan harus melakukan pengawasan setiap hari agar distribusi berjalan tepat sasaran dan konsisten" .
Di tengah riuh motor listrik dan truk Kopdes, suara para ibu ini sering tak terdengar. Padahal di pundak merekalah sesungguhnya beban program ini bertumpu.
---
Epilog: Doa Sebutir Telur
Hari sudah larut. Aku, sebutir telur yang sudah menjadi energi di perut anak TK di Mempawah, kini hanya tinggal kenangan.
Tapi sebelum benar-benar lenyap, aku ingin menitipkan pesan.
Program MBG ini mulia. Memberi makan anak-anak yang lapar, ibu hamil yang butuh gizi, balita yang rentan stunting—tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan ini adalah langkah yang seharusnya dilakukan sejak lama.
Tapi kemuliaan tidak boleh dibangun di atas kemubaziran dan intimidasi.
Kalau memang butuh kendaraan operasional, belilah yang secukupnya. Bukan motor listrik mewah yang memancing cibiran publik . Kalau memang butuh truk distribusi, pastikan nilainya masuk akal dan tepat guna. Bukan proyek triliunan rupiah yang membuat orang bertanya-tanya.
Dan yang paling penting: jangan pernah membungkam suara kritis. Seorang siswa SMK yang menolak MBG demi gurunya bukanlah musuh negara. Dia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa ada yang salah dalam cara kita menjalankan program ini.
Aku hanya sebutir telur. Tapi aku berhak bermimpi.
Aku bermimpi suatu hari nanti, MBG benar-benar menjadi program yang disambut dengan senyum, bukan ketakutan. Diantar dengan kerendahan hati, bukan paksaan. Diawasi dengan transparansi, bukan intimidasi.
Dan suatu hari nanti, ketika anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas berkat program ini, mereka akan bertanya: "Dulu, apakah program ini berjalan mulus?"
Dan sejarah akan menjawab: "Tidak. Tapi kita belajar. Dan kita menjadi lebih baik."
Selamat malam. Dari sebutir telur yang telah menjalankan tugasnya.
---
Catatan redaksi: Kisah ini adalah fiksi berbasis data aktual dari program MBG yang sedang berjalan per April 2026. Telur, nasi, dan sayur memang tidak bisa bicara—tapi suara mereka, semoga terwakili dalam narasi ini. Kritik adalah bentuk cinta. Dan cinta tidak pernah salah alamat.
