Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa membangun ekosistem inovasi yang melembaga di daerah merupakan syarat mutlak agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Tujuan besar ini harus dicapai agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Inovasi tidak boleh hanya menjadi program sementara atau sekadar untuk mengejar penghargaan semata. Ia harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah. Dengan begitu, inovasi benar-benar menjadi bagian dari kelembagaan yang kokoh.
Pentingnya Ekosistem Inovasi
Ekosistem inovasi mencakup berbagai elemen penting seperti riset, regulasi, pelembagaan, aktor, dan pendanaan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya melakukan kolaborasi biasa, tetapi beralih ke pendekatan co-creation yang melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal proses.
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang jelas. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan bisa lebih relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.
Langkah Konkret Pembangunan
Sebagai langkah konkret, Bima Arya mengusulkan pembentukan "Rumah Inovasi Daerah" yang menjadi ruang kolaborasi antara kampus, komunitas, BRIDA, dan dinas terkait. Ruang ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif bagi permasalahan daerah.
Terobosan Pendanaan dan Teknologi
Terobosan lain yang diusulkan meliputi skema blended finance untuk mendukung riset, jalur cepat adopsi teknologi, dan menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah-langkah ini dirancang untuk mempercepat implementasi inovasi di lapangan.
Skema blended finance memungkinkan kombinasi pendanaan dari berbagai sumber, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sementara itu, jalur cepat adopsi teknologi membantu daerah mengintegrasikan solusi terbaru dengan lebih efisien.
Indeks sebagai Stimulan Kebijakan
Bima Arya juga mengingatkan agar indeks seperti Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) digunakan sebagai stimulan untuk kebijakan yang nyata, bukan sekadar beban administratif belaka. Indeks seharusnya menjadi alat untuk mengukur kemajuan dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan indeks secara tepat, daerah bisa lebih fokus pada upaya-upaya substantif yang benar-benar meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan besar untuk membangun ekosistem inovasi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
