JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional tetap aman meski konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena cadangan BBM Indonesia berada di atas standar minimum.
Jaminan Pemerintah
Dwi Anggia menegaskan stok BBM nasional saat ini melebihi standar minimum cadangan 21 hari. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panic buying. Stok BBM kita secara nasional aman, di atas standar minimum," kata Dwi. Ia menambahkan setiap BBM yang didistribusikan akan segera diisi kembali untuk mempertahankan cadangan minimal.
Mekanisme Pasokan
Pasokan BBM nasional berasal dari produksi dalam negeri dan impor dari negara-negara alternatif di luar Timur Tengah. Dwi menganalogikan sistem ini seperti toren air yang otomatis terisi ketika air digunakan.
"Jangan beranggapan bahwa 21 hari kemudian dari tanggal 9 terus tanggal 30 Maret habis. Perhitungannya tidak seperti itu," jelasnya. Cadangan 21 hari merupakan standar minimum yang terus diisi setiap hari melalui produksi dan impor.
Imbauan kepada Masyarakat
Dwi memperingatkan bahwa panic buying justru akan menciptakan masalah baru. Aksi penimbunan yang tidak berdasar dapat mengganggu kondisi normal pasokan BBM.
"Kondisi kita saat ini normal. Dengan adanya panic buying dan penimbunan yang melanggar hukum, situasi bisa menjadi tidak baik," ujarnya. Ia mengajak masyarakat tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.
Kesiapan Pertamina
Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Paramita menyatakan perseroan telah mengaktifkan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri. Satgas ini akan beroperasi 24 jam hingga 1 April 2026 untuk memastikan kelancaran distribusi BBM.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi menjaga stabilitas pasokan selama periode mudik dan hari raya. Pertamina memastikan seluruh jaringan distribusi siap melayani kebutuhan masyarakat.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global sambil menjaga ketahanan energi nasional. Masyarakat diharapkan dapat merespons informasi resmi dengan bijak tanpa terpancing kepanikan yang tidak perlu.
