JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan itu membahas penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dan keberadaan personel TNI yang dinilai berlebihan.
Penolakan PSN di Papua
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengungkapkan, masyarakat adat dan elemen masyarakat di Papua Selatan semakin gencar menolak PSN. Mereka khawatir terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.
"Kita menyampaikan bahwa masyarakat menolak sekali terhadap gejala-gejala sosiopolitik terkait PSN, dari aspek lingkungan maupun kenyamanan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Itu dipandang berisiko," kata Filep kepada JavasCorner.co.id.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Komnas HAM mencatat lima kampung adat di Merauke mengalami konflik lahan dan hutan akibat proyek PSN.
Kehadiran TNI dan Dampaknya
Selain PSN, Filep juga menyoroti jumlah personel TNI yang sangat banyak di Papua. Menurutnya, kehadiran militer justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil.
"Ini merupakan aspirasi masyarakat agar Papua menjadi zona damai. Namun kehadiran militer membuat masyarakat sipil ketakutan," ucapnya.
Filep mendorong Kemenko Polkam untuk mengkaji ulang jumlah personel TNI yang ditempatkan di Papua. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas banyaknya korban konflik, termasuk tenaga kesehatan, anak-anak, dan ibu hamil.
Harapan DPD RI
Filep berharap Presiden memberikan atensi khusus untuk menyelesaikan persoalan Papua, terutama gangguan keamanan dan konflik bersenjata.
"Warga sipil menjadi korban, juga TNI-Polri. Semua pihak merasa dirugikan. Kami minta roadmap Presiden disampaikan secara transparan di tingkat strategis DPD RI sebagai mitra penting untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua," ujarnya.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai, Anggota DPD Dapil Papua Tengah Lis Tabuni, dan Anggota DPD Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam. DPD RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Papua agar mendapat solusi yang adil dan damai.
