JAVASCORNER.CO.ID, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memantau langsung proses evakuasi warga negaranya dari beberapa negara di Timur Tengah yang terdampak konflik. Keputusan ini diumumkan menyusul konfirmasi Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada Senin (9/3/2026).
Tanggapan Pemerintah
Kantor Perdana Menteri Malaysia dalam pernyataan resminya menegaskan Anwar menaruh perhatian serius terhadap operasi ini. Persiapan akhir sedang dilakukan di tengah perkembangan keamanan yang semakin memburuk di kawasan tersebut.
"Perdana Menteri menekankan bahwa nyawa warga Malaysia menjadi prioritas dalam situasi apapun, terutama dalam kondisi kritis dan tidak terduga," bunyi pernyataan tersebut.
Kantor PM juga berharap semua upaya pemerintah—baik terkait ekonomi maupun keamanan—dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Penilaian dampak terhadap ekonomi global sedang dijalankan secara aktif.
Data Evakuasi
NSC menyatakan pemerintah berada dalam fase akhir persiapan pelaksanaan evakuasi. Koordinasi ketat dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri melalui misi diplomatik Malaysia di negara-negara terkait.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, 641 warga Malaysia masih terjebak di beberapa negara terdampak. Sebanyak 24.568 warga telah mendaftar melalui sistem e-Konsular per 7 Maret 2026.
Anwar sebelumnya telah menginstruksikan mobilisasi semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga Malaysia di daerah konflik.
Eskalasi Konflik
Konflik di Timur Tengah mengalami eskalasi sejak 28 Februari 2026. Pemicunya adalah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dibalas dengan serangan balasan Teheran terhadap kepentingan AS di negara-negara Teluk.
Dalam pernyataannya, Anwar yang sedang menjalani ibadah Ramadan juga mendoakan kelancaran operasi evakuasi. Harapannya, semua warga Malaysia yang terdampak dapat kembali dengan selamat.
Pemerintah Malaysia terus memantau perkembangan situasi secara aktif. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari kanal komunikasi pemerintah yang terpercaya.
