JAVASCORNER.CO.ID, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia resmi membatalkan penyelenggaraan open house Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Langkah penghematan ini juga mencakup pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam konferensi pers di Putrajaya, Kamis (12/3/2026). Anwar menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai antisipasi dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas fiskal Malaysia.
Kebijakan Penghematan
Anwar menegaskan, pembatalan open house berlaku untuk seluruh instansi pemerintah. Perusahaan milik negara dan badan investasi pemerintah juga mendapat instruksi serupa.
"Ini langkah logis dan bijaksana," ujar Anwar menanggapi kemungkinan pertanyaan publik. Ia menambahkan, meski pasokan minyak dan gas masih mencukupi, langkah pencegahan perlu diambil.
Perdana Menteri menyebut konflik Timur Tengah sebagai faktor utama pertimbangan. Potensi gangguan pasokan energi global dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi Malaysia.
Pembatasan Perjalanan
Selain pembatalan open house, pemerintah membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Semua menteri dan pejabat tinggi negara harus meminimalisir kunjungan internasional.
"Perjalanan yang sudah direncanakan dan bersifat wajib masih diperbolehkan," jelas Anwar. Kebijakan ini mulai berlaku efektif hari ini.
Pembatasan perjalanan dinilai sebagai upaya konkret mengurangi pengeluaran negara. Biaya perjalanan dinas pejabat sering menjadi komponen signifikan dalam anggaran pemerintah.
Pengawasan Subsidi
Sebagai Menteri Keuangan, Anwar juga menginstruksikan pembentukan komite khusus. Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof ditunjuk memimpin pengawasan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi.
Fokus utama adalah pencegahan penyelundupan bahan bakar bersubsidi RON95 dan diesel. Anwar memprediksi, kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan insentif bagi praktik ilegal tersebut.
"Lonjakan harga minyak pasti membuat penyelundupan barang bersubsidi semakin menarik," tegasnya.
Komite Khusus
Komite terpisah dibentuk untuk memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan ditugaskan memimpin kelompok ini.
Komite akan beranggotakan Menteri Perekonomian Akmal Nasir dan perwakilan kementerian terkait lainnya. Rapat evaluasi akan digelar setiap hari untuk memantau perkembangan situasi.
"Mereka akan terus memantau dan melaporkan perkembangan terkini," kata Anwar menutup konferensi pers. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga ketahanan fiskal Malaysia di tengah ketidakpastian global.
