JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan sejumlah partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Demokrat, hingga sejumlah elite koalisi pemerintah ramai-ramai mempertanyakan sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Sorotan dari Partai Koalisi
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjadi pihak pertama yang meminta PDI-P memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, publik berhak tahu apakah PDI-P mendukung atau mengambil posisi di luar pemerintahan.
Golkar kemudian menyusul dengan pernyataan lebih tegas. Elite partai berlambang pohon beringin itu menilai posisi politik "dua kaki" PDI-P tidak elegan.
Demokrat juga ikut angkat bicara. Partai yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun itu mengingatkan pentingnya konsistensi politik.
Analisis Pengamat Politik
Adi Prayitno: Sikap Mendua Memicu Kritik
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kritik dari partai-partai pendukung pemerintah muncul karena mereka memandang sikap politik PDI-P cenderung mendua.
"Partai koalisi pemerintah itu menganggap sikap politik PDI-P mendua. Satu sisi menyatakan mendukung pemerintah jika kebijakannya positif, tapi pada saat bersamaan mengkritik pemerintah jika kebijakannya negatif," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (22/6/2026).
Menurut Adi, partai-partai di lingkar kekuasaan menginginkan soliditas yang lebih kuat di tengah dinamika politik dan ekonomi saat ini.
"Sementara partai pendukung pemerintah maunya PDI-P itu bareng pemerintah dalam suka dan duka. Jangan cuma mau enak saja. Di tengah gonjang-ganjing politik dan ekonomi, partai pendukung pemerintah ingin soliditas kerja sama semua partai," ujar dia.
Iwan Setiawan: Kegelisahan Mulai Muncul
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, melihat kritik yang dilontarkan sejumlah partai koalisi menunjukkan mulai munculnya kegelisahan terhadap sikap PDI-P yang dinilai tidak tegas.
"Kalau saya melihat, partai koalisi pemerintah mulai gerah dengan sikap PDI-P seperti main dua kaki, tidak menegaskan posisi dan tidak konsisten," kata Iwan kepada Kompas.com, Senin.
Menurut dia, serangan terhadap PDI-P tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial dan politik yang berkembang belakangan. Iwan menduga, sejumlah partai pemerintah mencium adanya keterlibatan atau setidaknya pengaruh PDI-P di balik berbagai kritik yang belakangan diarahkan kepada pemerintahan Prabowo.
"Bisa jadi juga mereka curiga terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II dan Gerakan Menggulingkan Prabowo, ditengarai ada PDI-P di balik itu," ujar Iwan.
Ia menilai kecurigaan tersebut semakin menguat setelah muncul dugaan keterlibatan kader PDI-P dalam demonstrasi yang menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun tudingan itu telah dibantah oleh DPP PDI-P.
Kronologi Perdebatan
Perdebatan mengenai posisi politik PDI-P bermula ketika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo. PKB menilai publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDI-P memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintah atau mengambil posisi di luar pemerintahan.
Sorotan serupa kemudian datang dari Golkar. Elite partai berlambang pohon beringin itu menyebut posisi politik "dua kaki" tidak elegan. Demokrat pun ikut angkat bicara, mengingatkan pentingnya konsistensi politik berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Hingga saat ini, PDI-P belum memberikan pernyataan resmi yang menegaskan posisi mereka. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu masih bertahan pada sikap sebagai partai penyeimbang, yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak jelas.
Di tengah tekanan dari berbagai pihak, PDI-P dinilai perlu segera menentukan sikap agar tidak terus-menerus menjadi sorotan. Publik pun menunggu langkah selanjutnya dari partai berlambang banteng tersebut.
