JAVASCORNER.CO.ID, JOMBANG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menutup secara resmi perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Kehadiran Kepala Negara dalam penutupan ini menandai momen bersejarah baru bagi perjalanan panjang organisasi Islam terbesar di tanah air tersebut.
Daftar Isi:
Rekor Sejarah Baru: Pembukaan dan Penutupan oleh Presiden
Kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo disampaikan langsung oleh Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengonfirmasi jadwal tersebut sesaat setelah sidang pleno penetapan status demisioner pengurus PBNU periode 2021–2026 rampung pada Minggu (30/8/2026) malam.
Kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut menjadi torehan tinta emas dalam rekam jejak pelaksanaan muktamar NU. Sepanjang sejarah gelaran forum tertinggi organisasi bentukan para kiai sepuh ini, belum pernah ada Presiden RI yang hadir membuka sekaligus menutup agenda acara secara menyeluruh.
Gus Ipul mengimbau kepada seluruh peserta, masyayikh, serta jajaran kiai yang masih berada di kawasan pesantren untuk menyempatkan waktu menghadiri seremoni penutupan. Momentum langka ini diharapkan menjadi pemicu semangat kebersamaan antara ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa.
Demisioner PBNU 2021–2026 dan Laporan Pertanggungjawaban
Sebelum sampai pada tahap penutupan, dinamika bersidang di arena Muktamar Jombang berlangsung padat dan sarat emosi. Kepengurusan PBNU masa khidmat 2021–2026 di bawah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) secara resmi dinyatakan demisioner setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diterima oleh peserta pleno.
Dokumen LPJ setebal hampir 1.000 halaman yang disajikan jajaran PBNU mendapat apresiasi luas dari para utusan pengurus wilayah maupun cabang. Gus Yahya menyampaikan rasa lega yang mendalam karena telah menuntaskan amanah konstitusi organisasi dengan transparan dan akuntabel.
Proses selanjutnya bergeser pada musyawarah sembilan kiai sepuh (Ahlul Halli wal Aqdi/AHWA) di Ndalem Kasepuhan Mbah Wahab untuk menetapkan Rais Aam PBNU. Tahapan ini disusul dengan pemilihan Ketua Umum PBNU yang diprediksi menentukan arah langkah perjalanan NU selama lima tahun ke depan.
Rangkuman Agenda Utama Muktamar ke-35 NU
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rangkaian kegiatan penting di arena Muktamar ke-35 NU Jombang, berikut ringkasan fase-fase utama forum tersebut:
| No | Nama Agenda | Keterangan dan Outcome |
|---|---|---|
| 1 | Pembukaan Muktamar | Diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto |
| 2 | Sidang Pleno LPJ PBNU | Dokumen 1.000 halaman diterima, PBNU resmi demisioner |
| 3 | Musyawarah AHWA | 9 Kiai Khos bersidang menetapkan Rais Aam PBNU |
| 4 | Pemilihan Ketum PBNU | Penetapan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 |
| 5 | Penutupan Muktamar | Ditutup kembali oleh Presiden Prabowo Subianto |
Dari total 5 agenda utama di atas, agenda pembacaan LPJ menjadi fase dengan durasi bahasan terpanjang yakni memuat dokumen tebal 1.000 halaman. Sementara itu, sesi pemilihan Rais Aam menjadi puncak musyawarah spiritual tertinggi yang melibatkan 9 kiai paling senior di Indonesia.
Pesan Kebangsaan dan Arah Hubungan NU dengan Pemerintah
Dalam beberapa kesempatan pidato sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Stabilitas nasional serta kebangkitan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada iklim ketenangan yang dirawat oleh para ulama.
Di sisi lain, Muktamar ke-35 NU juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis untuk kebijakan publik. Salah satunya menyangkut aspirasi agar pemerintah berhati-hati dalam tata kelola anggaran pendidikan nasional demi menjaga mutu serta keterjangkauan akses belajar bagi masyarakat kelas bawah.
Kehadiran Kepala Negara di Jombang hingga fase akhir acara mempertegas posisi strategis NU sebagai mitra perekat kebangsaan. Seluruh rangkaian forum tertinggi ini diharapkan mampu membawa kemaslahatan nyata, tidak hanya bagi Nahdliyin, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
