JAVASCORNER.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia hanya Rp 120 triliun. Pengumuman ini disampaikan Senin (6/4/2026) berdasarkan laporan Kontan. SAL merupakan tabungan pemerintah dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya yang berfungsi sebagai penyangga fiskal.
- Penjelasan Menkeu Soal Alokasi Dana
- Analisis Pakar: SAL Tipis Berisiko Tinggi
- Dampak Potensial pada Pelayanan Publik
Penjelasan Menkeu Soal Alokasi Dana
Purbaya menjelaskan total SAL pemerintah di BI sebenarnya mencapai Rp 420 triliun. Namun, pemerintah melakukan realokasi besar-besaran.
Sebanyak Rp 200 triliun dipindahkan ke perbankan Himbara. Dana tambahan Rp 100 triliun juga akan dialokasikan ke lembaga keuangan tersebut.
"Rp 200 penempatan di bank, saya tambah lagi Rp 100 triliun, sisa masih Rp 100 triliun (Rp 120 triliun) di BI," jelas Purbaya. Menkeu menegaskan penempatan dana di perbankan bukan untuk kredit konglomerat.
Fungsi Strategis SAL
Saldo Anggaran Lebih memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan negara:
- Berfungsi sebagai fiscal buffer dari cash flow
- Menjaga likuiditas pemerintah saat penerimaan pajak turun
- Mendanai belanja rutin, bunga utang, dan subsidi energi
Analisis Pakar: SAL Tipis Berisiko Tinggi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai sisa SAL Rp 120 triliun terbilang sangat tipis. Pernyataan ini disampaikan saat dihubungi untuk dimintai pendapat Selasa (7/4/2026).
"Cash flow lebih penting dari potensi penerimaan pajak sepanjang tahun," tegas Bhima. Menurutnya, belanja rutin pemerintah memerlukan ketersediaan kas yang memadai.
Bhima mengkhawatirkan beberapa skenario yang dapat memperparah kondisi:
- Penerimaan pajak kembali turun
- Penerbitan surat utang terkendala kondisi geopolitik
- Appetite investor terhadap emerging market menurun
"Sekarang kalau sisa (SAL) cuma Rp 120 triliun artinya dalam situasi terburuk... maka yang diandalkan adalah SAL. Nah, SAL-nya tinggal tipis," paparnya.
Dampak Potensial pada Pelayanan Publik
Bhima mewanti-wanti kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sisa SAL pemerintah Rp 120 triliun di BI dinilainya sebagai tanda kondisi yang tidak baik-baik saja.
Kekhawatiran utama terletak pada dampak terhadap pelayanan publik. "Khawatir ini akan mengarah pada kekeringan likuiditas dari sisi pemerintah," ungkap Bhima.
Area yang Berpotensi Terganggu
Beberapa sektor yang berisiko mengalami hambatan jika likuiditas pemerintah menipis:
- Pelayanan publik esensial
- Belanja rutin pemerintahan
- Subsidi energi untuk masyarakat
- Program-program prioritas nasional
Pakar ekonomi ini menegaskan SAL yang tipis dapat menghambat berbagai program esensial pemerintah. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan.
Masyarakat perlu memantau perkembangan kebijakan fiskal pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
