Javas Corner - Pemerintah tengah menyiapkan langkah revolusioner dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program-program pemerintah lainnya. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun akan diberikan rekening di dua bank pelat merah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Kebijakan besar ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah di masa mendatang, termasuk bansos, sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Airlangga menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
"Tetapi yang disiapkan oleh pemerintah pada saat berusia 17 tahun, karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos," ujar Airlangga di hadapan awak media.
Target Ambisius: 200 Juta Penduduk Tergabung dalam Sistem Perbankan
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar kelompok masyarakat tertentu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank atau yang sering disebut sebagai kalangan unbanked.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk Indonesia dapat tercakup dalam sistem keuangan melalui program ini. Angka yang sangat ambisius mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa.
"Targetnya kan kalau keseluruhan itu ada 200 juta penduduk," ucap Airlangga.
"Jadi kita targetnya 200 juta penduduk," sambungnya.
Meski demikian, Airlangga belum merinci batas waktu untuk mencapai target tersebut. Ia mengatakan bahwa detail lebih lanjut akan dibahas dalam waktu dekat.
"Nanti kita bahas secara detail," ujarnya.
Mekanisme Digital dengan Basis Data NIK
Pembukaan rekening ini akan dilakukan secara digital melalui aplikasi yang disiapkan oleh BRI dan BSI. Pemerintah akan menggunakan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan utama.
"Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI dan nanti tentu basisnya dari NIK," jelas Airlangga.
Dengan sistem digital ini, proses pembukaan rekening diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke bank untuk membuka rekening, cukup melalui aplikasi di gawai masing-masing.
Koordinasi Intensif dengan Berbagai Pihak
Saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan program ini berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kita sedang siapkan. Kapan nanti di launching kita sedang koordinasi dengan BI, OJK, Mendagri," pungkas Airlangga.
Dampak Positif bagi Perekonomian dan Penyaluran Bansos
Langkah strategis ini memiliki sejumlah dampak positif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Pertama, dengan kepemilikan rekening bank, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan keuangan formal, mulai dari menabung, melakukan transaksi, hingga mengakses pinjaman.
Kedua, penyaluran bansos menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini, penyaluran bansos seringkali terkendala masalah administrasi dan distribusi. Dengan skema rekening bank, dana bansos dapat langsung ditransfer ke rekening penerima, meminimalisir potensi kebocoran dan penyelewengan.
Ketiga, program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi nasional. Semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan sistem perbankan, semakin baik pula pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kritik dan Tantangan yang Perlu Diwaspadai
Meskipun terlihat menjanjikan, kebijakan ini tentu tidak lepas dari kritik dan tantangan. Beberapa pihak menyoroti kesiapan infrastruktur digital dan literasi keuangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi isu krusial yang harus dijaga ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa data NIK dan informasi pribadi masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Namun, dengan koordinasi yang matang dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Javas Corner akan terus memantau perkembangan program ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca setia. Pantau terus kanal kami untuk berita-berita ekonomi dan kebijakan pemerintah terkini.
#Prabowo #BRI #BSI #Bansos #InklusiKeuangan #RekeningBank #AirlanggaHartarto #KemenkoPerekonomian #JavasCorner #BeritaEkonomi #ProgramPemerintah
