Penjelasan THR ASN Jakarta dari Gubernur Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan terkait mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah pusat melalui Menteri PAN-RB mengenai waktu pembayaran THR tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Pramono saat berada di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, pada Selasa 3 Maret 2026. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kendala dalam pembayaran THR, baik dilakukan sebelum maupun setelah Hari Raya Idulfitri.
Kesiapan Pemprov DKI Jakarta
"Bagi Pemerintah DKI Jakarta mau dibayarkan sebelum atau sesudah lebaran itu enggak ada masalah. Kami sudah siap untuk itu," tegas Pramono Anung. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi ribuan ASN di Jakarta yang menantikan pembayaran THR menjelang Lebaran 2026.
Gubernur menekankan bahwa keputusan akhir mengenai waktu pembayaran akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penyaluran tunjangan tersebut.
Alokasi Anggaran THR Nasional
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Angka ini mengalami peningkatan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 triliun.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Idulfitri. Pengumuman resmi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Penerima THR dan Komponen Pembayaran
Anggaran Rp55 triliun tersebut dialokasikan untuk ASN pusat, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, serta pensiunan. THR tahun ini akan dibayarkan penuh 100 persen kepada seluruh penerima.
Komponen pembayaran meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun.
Dampak Ekonomi dan Harapan Masyarakat
Kebijakan pembayaran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Lebaran 2026. Dengan nilai yang meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian.
Bagi ASN Jakarta, penjelasan dari Gubernur Pramono Anung memberikan kejelasan mengenai prosedur pembayaran THR. Kesiapan Pemprov DKI Jakarta membayar sebelum atau setelah Lebaran memberikan fleksibilitas yang diperlukan.
Masyarakat kini tinggal menunggu keputusan final dari pemerintah pusat melalui Menteri PAN-RB mengenai waktu tepat pembayaran THR tersebut. Koordinasi antar instansi pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran berjalan lancar.
