Javas Corner - Gangguan penerbangan menyusul insiden keamanan di Riyadh, Arab Saudi, menambah tantangan bagi penyelenggaraan perjalanan umrah dari Indonesia. Pembatalan penerbangan dan perubahan rute transit berpotensi memengaruhi jadwal perjalanan, biaya operasional, serta kepastian keberangkatan jemaah.
Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah menunda sementara keberangkatan jemaah umrah Indonesia ke Arab Saudi hingga situasi konflik mereda. Menurut Imas, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi. Pasalnya, perjalanan umrah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari biro perjalanan hingga penyedia layanan di Arab Saudi.
"Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jemaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda," ujar Imas dalam keterangannya di Jakarta, mengutip Antara, Selasa (13/10/2026) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai eskalasi konflik di kawasan Semenanjung Arab berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Karena itu, kondisi penerbangan dan situasi keamanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keberangkatan.
Gangguan penerbangan dapat memengaruhi operasional penyelenggara perjalanan umrah, terutama bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit melalui wilayah terdampak. Pembatalan dan perubahan rute berpotensi memicu penjadwalan ulang perjalanan serta menambah kompleksitas pengaturan layanan bagi jemaah.
Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sebelumnya melaporkan adanya pembatalan penerbangan, penyesuaian rute, dan pengaturan ulang perjalanan penumpang yang terhubung dengan Riyadh. Qatar Airways membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha-Riyadh dan sebaliknya pada periode 9-17 Oktober 2026, dengan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Emirates juga membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh. Sejumlah maskapai internasional lainnya turut melakukan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan, atau penghentian sementara layanan menuju Riyadh.
Meski demikian, berdasarkan pemantauan Kemenhub per 13 Oktober 2026, penerbangan langsung dari Indonesia menuju sejumlah negara yang tercantum dalam laporan masih beroperasi normal. Negara dan wilayah tujuan tersebut meliputi Doha, India, Dubai, Abu Dhabi, Manila, Sri Lanka, Istanbul, Ethiopia, dan Oman.
Dengan kondisi tersebut, dampak gangguan penerbangan perlu dilihat berdasarkan rute dan jadwal masing-masing maskapai. Calon jemaah umrah perlu memastikan status penerbangan serta kemungkinan perubahan jadwal sebelum keberangkatan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengimbau masyarakat yang berencana bepergian menuju maupun dari Arab Saudi untuk memantau informasi resmi dari otoritas penerbangan setempat dan berkoordinasi dengan maskapai.
"Kemenhub mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana bepergian menuju maupun dari Arab Saudi untuk memantau informasi resmi dari otoritas penerbangan setempat dan berkoordinasi dengan maskapai terkait status penerbangan serta kemungkinan perubahan jadwal," kata Lukman, Selasa (13/10/2026).
Ia juga mengimbau penumpang yang terdampak pembatalan atau perubahan jadwal untuk menghubungi maskapai masing-masing guna memperoleh informasi mengenai penjadwalan ulang, pengembalian dana atau refund, atau pengalihan rute atau rerouting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Situasi konflik di Arab Saudi memang membawa ketidakpastian bagi perjalanan umrah. Keselamatan jemaah harus menjadi yang utama, dan pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang bijak dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Bagi calon jemaah yang sudah memiliki jadwal keberangkatan, penting untuk terus memantau informasi resmi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar perjalanan ibadah tetap aman dan lancar.
#Umrah #ArabSaudi #Konflik #KeselamatanJemaah #Kemenhub #Refund #Rerouting #BeritaNasional #Ibadah #JavasCorner
