Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, baru-baru ini melontarkan ide yang bikin publik terbelah. Ia mengusulkan agar masyarakat diajak patungan atau nyumbang buat program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program yang digagas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini memang butuh dana besar, dan menurut Sultan, semangat gotong royong bisa jadi jawaban di tengah keterbatasan APBN.
Di atas kertas, idenya terdengar mulia. Masyarakat diajak berpartisipasi langsung menyukseskan program strategis. Tapi begitu sampai di publik, suasananya langsung panas. Banyak yang bertanya: mekanismenya gimana? Uangnya nanti dikelola siapa? Terus, yang paling penting, gimana soal transparansi dan akuntabilitasnya? Jangan sampai niat baik malah jadi bancakan baru.
Nggak sedikit juga yang mengkritik habis-habisan. Buat mereka, program nasional kayak gini udah seharusnya jadi tanggung jawab negara lewat APBN. Masa iya, program andalan pemerintah malah minta sumbangan rakyat? Terus, larinya nanti ke mana? Apakah ini jadi semacam iuran wajib baru? Atau malah jadi celah buat "jualan" program ke publik?
Hingga sekarang, belum ada kejelasan teknis dari usulan ini. Pemerintah dan DPD masih diam. Yang jelas, perdebatan di media sosial makin memanas. Batas antara peran masyarakat dan kewajiban negara dalam membiayai program publik pun mulai dipertanyakan. Apakah gotong royong masih relevan di urusan negara, atau ini cuma cara halus mindahin beban anggaran ke rakyat? Kita tunggu saja kelanjutannya.
